RSS

PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEBAGAI KUNCI MEMBANGUN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PERBATASAN : Suripto [1]

31 Mar

Pendidikan berkualitas menjadi faktor penting dalam membangun. Pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Pendidikan sebesar 20 persen. Pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintah telah diatur dengan PP 38 tahun 2007. Namun saat ini, Pendidikan di daerah perbatasan masih belum layak yang ditandai dengan tingginya angka putus sekolah dan buta huruf. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak khususnya pemerintah dalam membangun pendidikan di daerah perbatasan . Oleh karena itu, pembagian peran dan kewenangan yang jelas antara pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota dalam pendidikan perbatasan menjadi sangat penting.

Pendahuluan

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya.  Semakin berkualitas SDM maka  semakin maju dan sejahtera negara tesebut, sebagai contoh Jepang, Singapura dan Malaysia, dan lainnya. Sedangkan, kualitas SDM ditentukan dengan kualitas pendidikan. Dengan demikian pendidikan yang berkualitas menjadi faktor penting bagi kemajuan suatu negara. Semakin berkualitas pendidikan maka semakin maju negara dan sebaliknya. Kesadaran tersebut sepertinya telah menggugah nurani penyelengara negara kita untuk mengamanatkan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mulai tahun 2008 dialokasikan pada bidang pendidikan. Tentunya hal tersebut menjadi bukti keseriusan dan perhatian yang sangat serius dari negara terhadap pendidikan.

Alokasi 20 persen tersebut merupakan anggaran untuk mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari perkotaan sampai pedesaan, dari pusat sampai perbatasan sebagai ujung negara. Sehingga, setiap masyarakat idealnya memiliki akses yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Hal ini tentunya terlepas dari letak wilayah atau daerah masyarakat tersebut tinggal. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas serta penyebaran penduduk yang tidak merata. Penyebaran tersebut lebih terkonsentrasi di pulau jawa, kota-kota besar provinsi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sedangkan lainnya terpencar di daerah terpencil dan perbatasan negara.

Dalam tulisan ini, penulis tertarik mengangkat dan membahas penyelenggaraan pelayanan urusan pendidikan di daerah perbatasan. Beberapa alasan penting menurut penulis untuk mengangkat hal ini antara lain pertama Sebagian besar masyarakat perbatasan merupakan  masyarakat dalam katagori miskin kedua Masyarakat perbatasan sulit dalam mendapatkan akses pendidikan yang layak ketiga Tingkat kelulusan Ujian Nasional masih rendah keempat Masih tingginya tingkat buta huruf masyarakat perbatasan.  Sebagai contoh kasus ratusan bahkan ribuan Anak usia sekolah di wilayah perbatasan kabupaten Nunukan, Kalimantan timur tidak bisa mendapat pendidikan layak. Mereka terpaksa memilih putus sekolah lantaran terbentur sarana dan prasana pendidikan.[2] Selanjuntya, Angka buta huruf di Nusa Tenggara Timur sekarang ini masih cukup tinggi. Sampai akhir September 2006 tercatat 370.710 warga yang buta huruf  serta  hampir 80 persen berada di desa-desa terpencil dan sulit dijangkau.[3] Berbagai kasus tersebut tentunya harus menjadi perhatian semua penyelenggara urusan pemerintahan bidang pendidikan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di daerah perbatasan.

Selanjuntya yang menjadi pertanyaan besar adalah siapa yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam meningkatkan kualias pendidikan di daerah perbatasan ? Tentunya pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya yakni  bagaimana pembagian peran tersebut ? Kenapa hal tersebut menjadi sangat penting ? karena dengan pembagian yang proposional akan menciptakan penyelenggaraan urusan pendidikan yang efektif dan efisien.

Daerah-daerah perbatasan di Indonesia

Daerah Perbatasan  Indonesia meliputi perbatasan langsung daratan maupun lautan. Perbatasan darat Indonesia yakni dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG) dan Timor Leste. Kawasan perbatasan daratan tersebut berada di Kalimantan, Papua dan Timor. Terdapat empat propinsi perbatasan dan 17 kabupaten/kota yang masing-masing wilayah memiliki karakteristik kawasan perbatasan berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasan memiliki karakteristik yang berbeda dilihat dari segi kondisi geografis, demografis, sosial, politik ekonomi dan budaya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini (PNG), Australia, dan Timor Leste. Daerah perbatasan merupakan daerah yang sangat strategis  sebagai halaman depan negara. Pemerintah Daerah propinsi, kabuapten/kota yang berbatasan dengan negara lain seperti pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1

Provinsi dan Kabupaten/Kota di Perbatasan Strategis

NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA KETERANGAN
1 NTT
  • Kabupaten Belu
  • Kabupaten Timor Tengah Utara
  • Kabupaten Kupang
  • Kabupaten Alor
  • Berbatasan Darat  dengan Timor Leste
  • Berbatasan Darat  dengan Timor Leste
  • Berbatasan Darat dengan Timor Leste
  • Berbatasan Laut dengan Timor Leste
2 Kalimantan Timur
  • Kabupaten Malinau
  • Kabupaten Nunukan
  • Kabupaten Kutai Barat
  • Berbatasan Darat dengan Malaysia
  • Berbatasan Darat dengan Malaysia
  • Berbatasan Darat dengan Malaysia
3 Kalimantan Barat
  • Kabupaten Sambas
  • Kabupaten Sannggau
  • Kabupaten Bengkayang
  • Kabupaten Kapuas Hulu
  • Kabupaten Sintang
  • Berbatasan Darat dengan Malaysia
  • Berbatasan Darat dengan Malaysia
  • Berbatasan Darat dengan Malaysia
  • Berbatasan Darat dengan Malaysia
  • Berbatasan Darat dengan Malaysia
4 Papua
  • Kabupaten Keerom
  • Kabupaten Pegunungan Bintang.
  • Kabupaten Merauke.
  • Kabupaten Boven Digoel
  • Kota Jayapura.
  • Berbatasan Darat dengan PNG
  • Berbatasan Darat dengan PNG
  • Berbatasan Darat dengan PNG
  • Berbatasan Darat dengan PNG
  • Berbatasan Darat dengan PNG
5 Sulut
  • kabupaten Sangihe
  • Kabupaten Talaud
  • Berbatasan Laut dengan Philipina
  • Berbatasan Laut dengan Philipina
6 Nanggro Aceh Darussalam
  • Kota Sabang
  • Berbatasan Laut dengan Malaysia, Thailand dan India
7 Sumatera Utara
  • Kabupaten Serdang Berdagai
    • Berbatasan Laut dengan Malaysia
8 Riau
  • Kabupaten Bengkalis
  • Kabupaten Dumai
  • Indragiri Hilir
  • Rokan Hilir
    • Berbatasan Laut dengan Malaysia
    • Berbatasan Laut dengan Malaysia
    • Berbatasan Laut dengan Malaysia
    • Berbatasan Laut dengan Malaysia
9 Kepualauan Riau
  • Kabupaten Karimun
  • Kota Batam
  • Kepulauan Riau
  • Natuna
    • Berbatasan Laut dengan Malaysia, dan Vietnam
    • Berbatasan Laut dengan Malaysia, Singapura
    • Berbatasan Laut dengan Malaysia, Singapura dan
    • Berbatasan Laut dengan Malaysia, dan Vietnam
10 Maluku
  • Kabupaten Maluku Tenggara Barat
  • Kabupaten Kepulauan Aru
    • Berbatasan Laut dengan Timor Leste
    • Berbatasan Laut dengan Timor Leste
11 Maluku Utara
  • Kabupaten Halmahera Utara
    • Berbatasan Laut dengan Philipina dan Pulau
12 Irian Jaya Barat
  • Kabupaten Raja Ampat
  • Kabupaten Supiori
    • Berbatasan Laut dengan Pulau
    • Berbatasan Laut dengan Pulau

Dengan memperhatikan banyaknya daerah yang berbatasan langsung maupun tidak langsung dengan negara lain maka sangat penting untuk lebih memfokuskan dalam membangun daerah perbatasan negara. Salah satu bidang pembangunan yang sangat penting dan menentukan keberhasilan adalah pembangunan sumber saya manusia. Keberhasilan pembangunan tersebut tentunya sangat ditentukan oleh peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Peran dari masing-masing tingkatan pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemeritahan daerah provinsi, dan pemerintahanan daerah kabupaten /kota. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang diselenggarakan pemerintah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Selanjuntya pembagian urusan tersebut  menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsinya tersebut.

Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2007

Dalam PP No. 8 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan didasarkan atas kriteria  Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi. Eksternalitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Efisiensi adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam urusan pemerintahan yakni urusan yang memiliki dampak yang bersifat lokal, hanya dialami secara lokal (satu kabupaten/kota) dan lebih berdayaguna bila dilaksanakan pemerintahan daerah kabuapten/kota. Selanjuntya kewenangan pemerintahan daerah propinsi yakni urusan yang memiliki dampak bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau regional, dialami oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi dan lebih berdayaguna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi. Sedangkan kewenangan Pemerintah yakni urusan pemerintahan yang memiliki dampak bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, dialami lebih dari satu provinsi dan/atau bersifat nasional dan lebih berdaya guna bila ditangani pemerintah. Untuk lebih mempermudah pemahaman pembagian Urusan tersebut seperti pada tabel 2 dibawah ini.

TABEL 2

MODEL PEMBAGIAN KEWENANGAN

URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PP NO. 38 TAHUN 2007

KRITERIA

PP 38 TAHUN 2007

TINGKAT PEMERINTAHAN
PEMERINTAH PROVINSI KABUPATEN KOTA
EKSTERNALITAS / DAMPAK Lintas propinsi / nasional Lintas Kabupaten / Kota Lokal Kabupaten / Kota
AKUNTABILITAS / TANGGUNG JAWAB Lintas propinsi / nasional Lintas Kabupaten / Kota Lokal Kabupaten / Kota
EFISIENSI / DAYA GUNA Lebih berdayaguna bila dilakukan pemerintah Lebih berdayaguna bila dilakukan provinsi Lebih berdayaguna bila dilakukan kabupaten / kota

Selanjutnya, pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan telah diatur di dalam lampiran PP No. 80 Tahun 2007. Pembagian Urusan pendidikan seperti pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3

Sub Bidang, Sub Sub Bidang dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

SUB BIDANG KEBIJAKAN
Sub Sub Bidang Kebijakan dan Standar
  • Penetapan  kebijakan pendidikan.
  • Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan.
  • Perencanaan strategis pendidikan.
  • Pengembangan dan penetapan standar nasional pendidikan (isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan).
  • Sosialisasi standar nasional pendidikan dan pelaksanaannya pada jenjang pendidikan tinggi.
  • Penetapan pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan nonformal.
  • Penetapan kebijakan tentang satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
  • Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin perguruan tinggi.
  • Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional.
  • Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional
  • Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.
  • Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.
  • Pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pendidikan
  • Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional.
  • Penyelenggaraan sekolah Indonesia di luar negeri.
  • Pemberian izin pendirian, pencabutan izin penyelenggaraan, dan pembinaan satuan pendidikan  Asing di Indonesia.
  • Pengembangan sistem  informasi manajemen pendidikan  secara nasional.
  • Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional
SUB BIDANG PEMBIAYAAN
  • Penetapan pedoman pembiayaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal.
  • Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai kewenangannya.
  • Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
SUB BIDANG KURIKULUM
  • Penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
  • Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah.
  • Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  • Penetapan standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, dan sosialisasinya.
  • Pengembangan model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan  pendidikan nonformal.
  • Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan.
  • Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA
  • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan.
  • Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
  • Penetapan standar dan pengesahan kelayakan buku pelajaran.
  • Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan
SUB BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
  • Perencanaan kebutuhan dan  pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan.
  • Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya
  • Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS.
  • Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan.
  • Perencanaan kebutuhan, pengangkatan, dan penempatan pendidik dan Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan bagi unit organisasi di lingkungan departemen yang bertanggungjawab di bidang kependidikan.
  • Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS karena pelanggaran peraturan perundang-undangan.
  • Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan.
  • Sertifikasi pendidik.
SUB BIDANG PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN
Sub Sub Bidang Penilaian Hasil Belajar
  • Penetapan pedoman, bahan ujian, pengendalian pemeriksaan, dan penetapan kriteria kelulusan ujian nasional.
  • Pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
  • Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi  pelaksanaan ujian nasional.
  • Penyediaan blanko ijazah dan/atau sertifikat ujian nasional.
  • Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian nasional.
Sub Sub Bidang Evaluasi
  • Penetapan pedoman evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
  • Pelaksanaan evaluasi nasional terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
  • Penetapan pedoman evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan.
  • Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan.
Sub Sub Bidang Akreditasi
  • Penetapan pedoman akreditasi pendidikan jalur pendidikan formal dan non formal.
  • Pelaksanaan akreditasi pendidikan jalur pendidikan formal dan nonformal,  pendidikan dasar dan menengah
Sub Sub Bidang Penjaminan Mutu
  • Penetapan pedoman penjaminan mutu satuan pendidikan.
  • Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
  • Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.
  • Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.
  • Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan.

Sumber : PP No. 8 Tahun 2007

Sub Bidang dan Sub Sub Bidang Pendidikan sebagaimana telah diatur dalam lampiran PP No. 38 Tahun 2007 sudah cukup bagus dan rinci. Namun demikian masih terdapat beberapa pengaturan yang masih perlu dipertegas dan diperjelas. Hal ini terkait dengan pemerintah daerah propinsi, kabupaten / kota yang tidak memiliki perbatasan wilayah dengan negara lain lebih mudah mengukur dan mengaplikasikan tiga kriteria pembangian urusan.  Salah satunya yakni criteria internalitas,  Sebagai contoh dalam kasus larangan pemerintah Malaysia untuk anak-anak TKI bersekolah di Malaysia. Hal ini tentunya akan memberikan dampak secara nasional karena akan berkaitan dengan hubungan antar negara yakni Indonseia dan Malaysia, bukan antara pemerintah daerah Kalimantan barat dengan Malaysia.  Selain permasalahan yang dihadapi beberapa daerah perbatasan terutama darat, pendidikan di daerah perbatasan pada umumnya masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya. Setidaknya hal tersebut dapat dilihat dari beberapa potret pendidikan di propinsi daerah perbatasan.

Provinis Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan dua negara, yaitu Timor Leste dan Australia. Luas wilayah daratan ± 47.349,9 km2 dan  wilayah perairan ±  200.000 km2.  Kabupaten yang berbatasan dengan Timor Leste meliputi Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Alor.  Pada umumnya kondisi kabupaten tersebut  masih sangat kecil mendapat sentuhan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar desa-desa perbatasan masih tergolong terbelakang dalam pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sebagian besar warganya masuk dalam kategori miskin[1]

Berdasarkan data kependudukan tahun 2005, jumlah penduduk yang bermukim di wilayah perbatasan tersebar di  lima kabupaten sebanyak 1,21 juta jiwa atau 29 persen dari penduduk NTT 4,2 juta jiwa. Kabupaten Kupang  sebanyak 29 persen,  Belu sebanyak 31 persen, Kabupaten Rote Nda sebanyak 9 persen Kabupaten Alor  sebanyak 14 persen dan Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 14 persen. Kondisi 29 persen penduduk diperbatasan memiliki pendidikan yang kurang memadai. Pendidikan antar kabupaten diwilayah perbatasan berdasarkan indikator Angka Melek Huruf, terburuk berada di Kabupaten Timor Tengah 79,3 persen dan Kabupaten Belu 79,2 persen, dan tertinggi berada di Kabupaten Alor 93,4 persen. Sebanyak 4 kabupaten yang menempati wilayah perbatasan, memiliki angka melek huruf di bawah rata-rata provinsi sebesar 85,6 persen. Dengan rata-rata lama pendidikan selama 5 sampai dengan 6 tahun atau setara dengan tamat sekolah dasar.

Pada tahun 2008 sebanyak 31.437 (53,641 persen) siswa dari total 58.606 siswa peserta Ujian Nasional (UN) SMP/MTs tahun ini dinyatakan tidak lulus UN karena nilai kelulusan mereka tak memenuhi standar 5,25.Dengan demikian, persentase kelulusan tahun ini hanya 46,36 persen.  Sedangkan tahun 2007, persentase kelulusan SMP/MTs NTT mencapai angka 58,98 dengan standar kompetensi lulusan (SKL) 4,25[4].  Tingginya jumlah siswa SMP/MTs NTT yang tidak lulus Ujian Nasional (UN) di Kabupaten Alor akibat minimnya sarana pendukung kegiatan belajar mengajar (KBM), masalah kualifikasi guru mengajar, dan pergantian sejumlah kepala sekolah dari pihak yayasan yang cukup mempengaruhi[5]. Hal tesebut diperkuat dengan pendapat Bapenas, Masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya berpendidikan rendah karena minimnya sarana dan prasarana pendidikan dan terbatasnya tenaga pengajar.

Provinisi Kalimantan Barat

Kalimantan Barat merupakan daerah perbatasan yang banyak memiliki daerah perbatasan dengan Malaysia. Untuk melihat keberhasilan pembangunan Kalimantan barat   salah satunya dengan  keberhasilan  penyelenggaraan urusan bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan di Kalimantan Barat cukup memprihatinkan terutama untuk pendidikan dasar. Hal tersebut dapat dilihat dengan pertumbuhan  jumlah murid pendidikan dasar mengalami peningkatan hanya 6,44 persen.[6] Disisi lain yang sangat memprihatinkan yakni  penurunan  jumlah tenaga pengajar pendidikan dasar dari sebanyak 28.573 orang tahun 2005/2006 menjadi 28.559 orang tahun 2007/2008 atau dengan rasio tersebut 1 guru :  21 siswa.  Demikian  juga  jumlah guru  SMP pada tahun 2007/2008 mengalami penurunan sebesar 9,26 persen dari tahun 2006/2007.  Selanjutnya, penurunan yang paling parah yakni pendikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jumlah sekolah,murid dan guru mengalami penurunan. Pada tahun 2006/2007 jumlah guru 4.979 orang menurun menjadi 2.533 orang pada tahun 2007/2008 sedangkan jumlah murid SMK sebelumnya berjumlah 68.247 menurun menjadi 28.592 pada tahun 2007/2008. Selanjuntya untuk tingkat kelulusan UAN di Kalimantan Barat mencapai 77 persen[7]. Peningkatan pendidikan di Kalimantan Barat terjadi pada prasarana yakni peningkatan SLTP  sebanyak 10,63 persen,    pendidikan menengah atas SMU mengalami penambahan sebanyak 30 buah, dan SMK bertambah 8 buah. Berdasarkan  data  tersebut dapat kita lihat bahwa Pemerintah Daerah Kalimanatan Barat  masih menitik beratkan pada pembangunan fisik pendidikan.

Provinisi Kalimantan Timur

Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Kalimantan Timur yakni Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Nunukan.  Jumlah sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah baik negeri maupun swasta tercatat sebanyak 274 sekolah yang terdiri dari atas 213 untuk tingkat SD, 40 untuk tingkat SLTP dan 21 untuk tingkat SMU/SMK. Jumlah guru ditingkat SD hingga tingkat SMU/SMK baik negeri maupun swasta yang terdaftar di Diknas Kabupaten Kutai Barat tercatat sebanyak 2.620 guru dimana 1.727 merupakan guru SD, 545 merupakan guru SLTP dan sebanyak 348 merupakan guru SMU/SMK. Selanjuntya pada umumnya penduduk Kabupaten Nunukan memiliki tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Pada tahun 2004, penduduk pada umumnya hanya mampu bersekolah hingga pada jenjang SD, untuk yang tidak tamat SD sebesar 30,23 %, sedangkan yang tamat SD sebesar 24,92 %. Penduduk yang memiliki jenjang pendidikan SLTP sebesar 18,21 %, sedangkan pada jenjang pendidikan SLTA sebesar 19,47 %. Sementara penduduk yang berpendidikan perguruan tinggi sebesar 2,06 %. Untuk tingkat SLTP dan SLTA mengalami peningkatan dari tahun 2003, hal tersebut menandakan bahwa adanya minat dari penduduk untuk menamatkan sekolah hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mulai menganggap bahwa pendidikan itu penting.

Provinisi Papua

Kawasan perbatasan  wilayah Indonesia – PNG di Provinsi Papua berada di 5 (lima) wilayah kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel serta Kabupaten Merauke. Jumlah penduduk kabupaten/kota yang menempati wilayah perbatasan pada tahun 2005 adalah sejumlah 651.258 Jiwa. Jumlah penduduk Kota Jayapura sebanyak 192.791 jiwa (28%), Kabupaten Keerom sebanyak 49.428 jiwa (8%), Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 55.725 jiwa (9%), Kabupaten Boven Digoel sebanyak 40.629 jiwa (6%) dan Kabupaten Merauke sebanyak 180.928 jiwa (26%).  Tingkat pendidikan di kabupaten/kota perbatasan di Propinsi Papua dengan indicator  melek huruf Kota Jayapura sebanyak 96,7%, Kabupaten Keerom sebanyak 90,9%, Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 31,4%, Kabupaten Boven Digoel sebanyak 31,4% dan Kabupaten Merauke sebanyak  86,3%.  Dengan lama sekolah rata-rata 3,1 tahun.

Data tersebut harus menjadi perhatian semua pihat untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Papua. Namun berdasarkan APBD tahun 2008, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua belum berpihak pada peningkatan bidang pendidkan. Hal ini terlihat dari alokasi anggaran  hanya Rp228.72 miliar, 4,19 persen dari total APBD Papua atau  6,37 % dari dana Otonomi Khusus. UU Pendidikan mengamanatkan  anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD, seharusnya minimal Rp1,09 triliun dari total dana APBD Papua Rp 5.45 triliun. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan dalam pembangunan sector SDM di Papua. Dimana kecilnya alokasi anggaran pendidikan  akan berdampak buruk pada peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas[8].

Mutu pendidikan dasar dan menengah di Papua, terutama di kampung-kampung terpencil dan terisolasi saat ini rapuh karena guru yang merupakan kunci keberhasilan proses pendidikan tidak berada di kampung-kampung[9]. “Guru-guru di lembaga pendidikan dasar dan menengah terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Jika di kota terdapat duapuluhan guru pada satu sekolah maka di kampung terdapat hanya satu guru di satu sekolah. Kondisi guru seperti inilah akhirnya menyebabkan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Papua rapuh,”

Peran Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam kemajuan Pendidikan di Daerah Perbatasan

Berdasarkan data-data tersebut diatas, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan  di daerah perbatasan pada umumnnya masih rendah. Hal ini ditunjukan dengan rata-rata pendidikan masyarakat daerah perbatasan hanya 6 tahun. Bila kita bandingkan dengan pencanangan wajar 9 tahun, maka masyarakat perbatasan masih dibawah dari standar nasional. Tentunya hal ini harus menjadi concern semua pihak dalam membangun pendidikan di daerah perbatasan.

Berdasarkan UU 32 tahun 2004, urusan pendidikan merupakan salah satu bidang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Namun, apakah dengan demikian pemerintah pusat tidak memiliki kewajiban dalam membangun pendidikan di daerah perbatasan ? Tentu tidak demikian, pemerintah pusat tetap memiliki kewajiban terhadap pembangunan bidang pendidikan di daerah perbatasan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan diatas, telah diatur dengan PP 38 tahun 3007 tentang pembangian urusan pemerintahan. Dengan melihat karakteristik dan permasalahan pendidikan di daerah perbatasan, apakah peran pemerintah hanya sebatas yang diatur dalam PP 38 tahun 3007 ?.

Penyelenggaraan urusan pendidikan di daerah perbatasan khusunya melibatkan tiga pemerintahan yakni pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan oleh ketiga tingkatan tersebut tentunya membuka potensi terjadinnya  tumpang tindih dan duplikasi atau bahkan terbaikan kewenangan atau  tanggung jawab. Oleh karena itu, mensinergikan ketiga tingkatan pemerintahan tersebut menjadi sangat penting dalam pembangunan kawasan perbatasan khususnya pendidikan, mengingat kawasan perbatasan antarnegara merupakan beranda depan negara.

Pemerintah Pusat

Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo menyerahkan pengelolaan lembaga pendidikan di wilayah perbatasan kepada kabupaten setempat. “Kami di pusat hanya membantu saja,”.[10] Selanjuntya Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian[11].  Dengan Pasal 3 tersebut artinya, pemerintah pusat harus menyediakan dan menyerahkan alokasi sumber daya dalam penyelenggeraan urusan bidang  pendidikan di daerah perbatasan.

Pada tahun 2007, Pemerintah pusat telah membuat program Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK khusus daerah perbatasan dan daerah tertinggal. Tujuan untuk Pemenuhan kebutuhan bangunan dan infrastruktur, Pengadaan perabot,  Pengadaan peralatan. Dana bantuan Sebesar maksimal Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) per lokasi dengan tahapan Tahun I (2007) Sebesar Rp 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dan Tahun II (2008) Sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu  milyar rupiah)[12]. Serta Dana Pendamping Nilai dana pendamping (sharing)   minimal 25 % dari nilai dana imbal swadaya. Khusus untuk daerah tertinggal (sesuai dengan SK Menkokesra tentang daerah miskin dan tertinggal) dana pendamping minimal sebesar 10% dari nilai dana imbal. Pemanfaatanya Pengadaan pembangunan gedung, Infrastruktur, dan perabot; Biaya pengelolaan pembangunan; Biaya perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan ujung tombak peningkatan kualitas pendidikan di daerah.  Pengalokasian 20 persen Alokasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan mampu menyediakan pendidikan murah bahkan gratis yang berkualitas di daerah.  Sehingga dengan dengan demikian Pemerintah daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan tenaga pendidik yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan penyediaan biaya operasional pendidikan. Beberapa praktek sekolah gratis telah di laksanakan oleh pemerintah daerah perbatasan :

  1. Pembangunan Gedung-gedung sekolah di setiap daerah perbatasan seperti Papua, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur.
  2. Pemerintah Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak  tahun 2007 telah menerapkan sekolah gratis mulai dari jenjang SD hingga SLTA. Hal ini tunjukan  dengan meningkatkan anggaran pendidikan dari sebesar Rp30 miliar di tahun 2006 menjadi Rp58 miliar di tahun 2007.[13]
  3. Di Kalimantan Barat, untuk meringankan beban orang tua siswa maka Pemerintah telah mengambil Kebijakan Pemberian Pendidikan Gratis, melalui pembebasan biaya Ujian Akhir Sekolah (SD, SMP, SMA) dan Pemberian bantuan bagi siswa SMA/SMK Swasta sebesar Rp. 780.000 per siswa per tahun .
  4. Untuk meningkatkan Kesejahteraan tenaga pendidik maka selain gaji dan tunjangan, tenaga pendidik akan diberikan tambahan penghasilan berdasarkan “Tempat Tugas” dengan empat kategori : 1) sangat terpencil sebesar Rp. 550.000; 2) Terpencil sebesar Rp. 500.000; 3) Jauh sebesar Rp. 450.000; dan 4) Dekat sebesar Rp. 400.000;

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan perbaikan dan program-program untuk pembangunan pendidikan di daerah perbatasan. Namun demikian, hal yang telah dilaksanakan dirasakan masih kurang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan tersebut.  Kenyataan tersebut ditunjukan dengan permasalahan  antara lain  belum terpenuhinya amanat 20 % anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah, rendahnya tingkat kelulusan UAN  dan kurangnya tenaga pendidikan di daerah terpencil perbatasan.  Sehingga, pendidikan di daerah perbatasan harus lebih menjadi prioritas pembangunan manusia di daerah perbatasan. Selain itu perlu adanya pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang lebih jelas.

Permasalahan yang telah digambarkan tersebut diatas, maka pembiayaan, tenaga pendidik dan sarana prasarana menjadi  faktor penting  dalam membangun pendidikan daerah perbatasan.  Alternative fokus perbaikan pembagian tanggung jawab dalam efektifitas pembangunan pendidikan di daerah perbatasan sebagai berikut :

  1. Anggaran
  • Setiap tingkatan pemerintahan menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN maupun APBD sesuai amanat UUD’45.
  • Pemerintah memberikan bantuan dana dekonsentrasi kepada daerah perbatasan untuk pendidikan dasar dan menengah.
  1. Sumber Daya Manusia Pendidik
  • Setiap tingkatan pemerintah merencanakan, mengangkat dan menempatkan kebutuhan dan  pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan
  • Meningkatkan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga pendidik daerah perbatasan.
  • Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan.
  1. Sarana dan Prasarana
  • Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pemenuhan standar sarana dan prasarana.
  • Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007

http://www.radarsampit.com/berita/index.asp?IDKategori=Kalimantan&id=9031

http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0610/06/daerah/3005423.htm

http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=24020

http://www.ntt-online.org/2007/06/20/tingginya-angka-ketidaklulusan-di-alor/

http://www.bps.go.id/~kalbar/KDA08/FILE/BAB5/Ulasan%205.htm

http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Kota&id=153144

http://www.inilah.com/berita/politik/2008/02/02/10283/apbd-papua-2008-abaikan-anggaran-pendidikan/

http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Kota&id=155895

http://melayuonline.com/news/?a=TkxSWC91UGlaM1ZBY2E%3D=&l=kabupaten-kupang-terapkan-sekolah-gratis-sd-sampai-slta


[1] Peneliti Pusat Kajian Kinerja kelembagaan

[2] http://www.radarsampit.com/berita/index.asp?IDKategori=Kalimantan&id=9031 diunduh tanggal 27 Nopember 2008

[3] http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0610/06/daerah/3005423.htm diunduh tanggal 27 November 2008

[4] Selasa Pengumuman Hasil UN SMP NTT 31.437 Siswa SMP NTT Tak Lulus UN

http://www.timorexpress.com/index.php?act=news&nid=24020 diunduh tanggal 12 November 2008

[5] Tingginya angka ketidaklulusan di Alor http://www.ntt-online.org/2007/06/20/tingginya-angka-ketidaklulusan-di-alor/ diunduh tanggal 12 Desember 2008

[6] Pendidikan http://www.bps.go.id/~kalbar/KDA08/FILE/BAB5/Ulasan%205.htm diunduh tanggal 22 Desember 2008

[7] Target Kelulusan UAN 80 Persen ? http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Kota&id=153144 diunduh tanggal 22  Desember 2008

[8] APBD Papua 2008 Abaikan Anggaran Pendidikan http://www.inilah.com/berita/politik/2008/02/02/10283/apbd-papua-2008-abaikan-anggaran-pendidikan/ diunduh 22 desember 2008

[9] Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH di Jayapura, Selasa di hadapan sedikitnya 200 peserta seminar dan lokakarya enam tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam rangka Dies Natalis ke-46 Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura

[10] Mendiknas Tak Kelola Sekolah Perbatasan

http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Kota&id=155895 diunduh tanggal 11 November 2008

[11] Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

[12] Program pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Perbatasan / Daerah Tertinggal Tahun 2007 kode program 1. 2. 09 – PS

[13] Kabupaten Kupang Terapkan Sekolah Gratis SD Sampai SLTA

http://melayuonline.com/news/?a=TkxSWC91UGlaM1ZBY2E%3D=&l=kabupaten-kupang-terapkan-sekolah-gratis-sd-sampai-slta diunduh tanggal 12 Desember 2008

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Maret 31, 2010 in Uncategorized

 

Tag: , , , , , ,

2 responses to “PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEBAGAI KUNCI MEMBANGUN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PERBATASAN : Suripto [1]

  1. Telma

    Januari 1, 2013 at 1:47 pm

    Bgmn pendidikan mau maju? Pemerataan tenaga kependidikan sj nga merata, daerah2 terpencil sangat kekurangan guru?

     
    • suripto3x

      Januari 2, 2013 at 12:45 am

      Sepakat Telma,,,masih banyak daerah perbatasan dan daerah terpencil yang tidak memimiliki guru yang memadai…perlu tindakan yang berani dan radikal untuk melakukan penyebaran guru secara merata..dengan adanya sertifikasi guru untuk “guru yang memenuhi kwalifikasi” dan membawa kesejahteraan untuk mereka…perlu juga dipertimbangakan tunjangan yang lebih untuk mereka guru guru yang bertugas di daerah terpencil.

       

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: