RSS

PENASEHAT- PENASEHAT PRESIDEN : Suripto[1]

31 Mar

Wantimpres merupakan amanat Pasal 16 UUD 1945 yang telah dilaksanakan dengan UU Nomor 19 tahun 2006.  Wantimpres mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.  Namun, selain Wantimpres masih banyak lembaga atau perorangan  yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Sehingga mengindikasikan adanya tumpang tindih dalam  tugas dan fungsi penasehat presiden. Dengan demikian diperlukan penataan kembali (reorganisasi) penasehat presiden untuk tercapainya lembaga penasehat presiden yang efektif serta efisien.

Kata Kunci

Wantimpres, Anggaran, Penasehat, Pemerintahan Mengenal Wantimpres Amandeman IV Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan ketatanegaraan. Perubahan tersebut, antara lain, menyangkut penataan kembali kelembagaan negara, baik berupa penghapusan atau pembentukan lembaga baru maupun pendefinisian ulang tugas, fungsi, dan kedukukan lembaga Negara. Salah satunya adalah tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang dilaksanakan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Hasil Amandemen ke IV salah satunya adalah menghapus DPA diganti dengan suatu dewan pertimbangan yang mempunyai tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Dewan pertimbangan tetap diperlukan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, serta kepemerintahan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan negara. Selanjutnya, pembentukan  dewan pertimbangan diatur pada Pasal 16 UUD 1945 mengamanatkan “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang (UU).”[2]. Walaupun demikian, kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden  (Wantimpres) tidak dapat dimaknai sebagai sebuah dewan pertimbangan yang sejajar dengan Presiden atau lembaga negara lain seperti DPA pada masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Nomor 19 tahun 2006 tentang Wantimpres lahir sebagai amanat Pasal 16 UUD 1945. Wantimpres merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.  Mengingat penting dan strategisnya kedudukan dan peran Wantimpres, maka Pasal 8 memberikan persyaratan yang harus dipenuhi seseorang akan diangkat menjadi anggota Wantimpres sebagai berikut :

  • Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  • Warga negara Indonesia;
  • Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  • Mempunyai sifat kenegarawanan yakni bersikap konsisten mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
  • Sehat jasmani dan rohani;
  • Jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela yakni perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina.
  • Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
  • Mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan Negara seperti politik, pertahanan dan keamanan, bidang ekonomi dan keuangan, dan bidang kesejahteraan rakyat.

Dengan  persyarakatan normative dan profesionalisme diharapkan setiap anggota Wantimpres mampu memberikan nasehat dan pertimbangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, serta dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik. Selain persyaratan tersebut diatas, syarat khusus yang cukup unik untuk diangkat menjadi anggota Wantimpres yakni tidak diperbolehkan melakukan merangkap jabatan. Apabila dibandingkan dengan  penjabat lembaga negara atau pejabat pemerintah lainnya. Jabatan tesebut  antara lain pejabat negara, pejabat struktural pada instansi pemerintah, pejabat lain atau pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, pimpinan yayasan, pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta, pimpinan organisasi profesi, dan pejabat struktural pada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Pejabat Negara yang dimaksud adalah pimpinan atau anggota lembaga Negara yang diamanatkan oleh UUD dan atau UU. Pejabat struktural pada instansi pemerintah yang dimaksud adalah pejabat struktural pada kementerian/departemen/LPND dan yang dipersamakan di lingkungan TNI dan Kepolisian. Pejabat lain yang dimaksud meliputi pimpinan dan anggota komisi, badan, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dibiayai oleh APBN. Pimpinan partai politik, Pimpinan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat yang dimaksud adalah ketua umum atau sebutan lain dan pengurus harian. Pimpinan yayasan yang dimaksud adalah pembina dan pengurus yayasan. Pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta yang dimaksud adalah komisaris dan direksi. Pimpinan organisasi profesi yang dimaksud adalah ketua umum atau sebutan lain dan pengurus harian. Pejabat struktural pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang dimaksud  adalah rektor dan pembantu rektor serta dekan dan pembantu dekan. Anggota Wantimpres  berjumlah sebanyak sembilan orang yang terdiri dari satu orang sebagai ketua merangkap anggota dan delapan orang anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Masa jabatan keanggotaan Wantimpres berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya jabatan Presiden atau berakhir karena diberhentikan oleh Presiden.   Berdasarkan Keppres No 28/M/2006, orang-orang yang diangkat menjadi anggota Wantimpres oleh Presiden Indonesia  yakni sebagai berikut :

  • Ali Alatas dalam bidang hubungan internasional
  • Emil Salim  dalam bidang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
  • Adnan Buyung Nasution dalam bidang hukum
  • TB Silalahi dalam bidang pertahanan dan keamanan
  • Rachmawati Soekarnoputri dalam bidang politik
  • Sjahrir dalam bidang ekonomi
  • Ma’ruf Amin dalam bidang agama
  • Subur Budhi Santoso dalam bidang sosial-budaya
  • Radi A Gany dalam bidang pertanian.

Tokoh yang diangkat menjadi anggota Wantimpres merupakan pakar dan praktisi di bidangnya. Ali alatas (almarhum) merupakan salah saru diplomat ulung yang pernah dimiliki Indonesia. Ia pernah menjadi Menteri Luar Negeri selama dua periode. Emil Salim  adalah seseorang yang sangat kaya dengan pengalaman menjadi birokrat, dimana beliau pernah mendWantimpresi jabatan Menteri seperti Menteri Negara (Meneg) Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap Wakil Kepala Bappenas, Menteri Perhubungan, Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Adnan Buyung Nasution adalah salah seorang pengacara senior di Indonesia serta menjadi salah satu pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH). T.B. Silalahi  merupakan Letnan Jenderal yang pernah menjadi Asisten I Kasad dan Sekjen Departemen Pertambangan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Rachmawati Soekarnoputri merupakan salah satu putri proklamator Negara Republik Indinesia yakni Ir. Soekarno dan pendiri Partai Pelopor. Dr. Sjahrir (almarhum) adalah seorang ekonom dan politikus Indonesia serta pendiri Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Subur Budhisantoso merupakan seseorang yang pernah menjabat Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan & Kebudayaan.  Selanjuntya Prof Dr Ir Radi A Gany adalah pakar pertanian yang menjabat Rektor Universitas Hasanuddin. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Wantimpres bertanggung jawab langsung kepada Presiden.  Sebagai lembaga pemerintah penasehat presiden, Wantimpres memiliki kekhususan yang menjadi keunikan yakni dapat mengikuti sidang kabinet dan kunjungan kerja serta kunjungan kenegaraan atas permintaan presiden. Wantimpres  tidak dibenarkan menyebarluaskan isi nasihat dan  pertimbangan kepada pihak mana pun. Pemberian nasihat dan pertimbangan  wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden, baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil oleh presiden selalu berdasarkan pertimbangan yang matang dan cermat. Anggota Wantimpres dapat diberhentikan secara tetap dan sementara. Pemberhentian tetap dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

  • anggota Wantimpres meninggal dunia
  • mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
  • tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut yang disebabkan karena sakit, baik fisik maupun mental tidak dapat berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
  • tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi anggota Wantimpres seperti pada pasal 8 dan
  • alasan lain yang ditentukan oleh Presiden.

Sedangkan pemberhentian sementara jika anggota Wantimpres yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sumber Informasi Wantimpres Sumber informasi Wantimpres sebagai bahan nasehat dan pertimbangan kepada presiden yakni instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya. Yang mana telah diatur dalam PP No. 10 tahun 2007 pasal 4 yang menyatakan “Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya”. Instnasi pemerintah yang dimaksud yakni Kementerian Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Tentara Nasional  Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan lembaga Negara lainnya adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dibiayai oleh APBN seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Hak Azasi Manusia (komnas HAM) dan lain sebagainya. Dengan demikian, setiap instansi pemerintah dan lembaga negara lainnya harus memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh anggota dan atau lembaga Wantimpres untuk kebutuhan pemberian nasehat dan pertimbangan presiden. Nasehat dan Pertimbangan Wantimpres. Tata Kerja Wantimpres di atur dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres. Dalam Perpres tersebut diatur secara teknis tata cara dan prosedur dalam pengajuan nasehat kepada presiden baik yang dilaksanakan perorangan dan kolektif. Baik nasehat dan pertimbangan inisiatif anggota atau lembaga maupun atas permintaan presiden. Tata cara dan prosedur tersebut tentunya untuk mencipatakan kinerja anggota Wantimpres yang efektif dan efisien. Nasehat dan pertimbangan secara perorangan diatur dengan PP  No. 10 tahun 2007 pasal 10 ayat 1 yang menyatakan bahwa Setiap anggota Dewan Pertimbangan Presiden berhak menyampaikan nasihat dan pertimbangan yang disampaikan secara perorangan kepada Presiden”. Dari pasal tersebut terlihat bahwa setiap anggota Wantimpres dapat menyampaikan nasehat dan pertimbangan secara pribadi sesuai dengan bidangnya, tanpa harus melakukan rapat atau meminta pendapat dari anggota yang lainnya. Selanjutnya, tata cara dan prosedur menyampaikan nasehat dan pertimbangan perorangan yakni sebagai berikut :

  • Nasihat dan pertimbangan tersebut harus ditandatangani oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang bersangkutan
  • Nasihat dan pertimbangan harus tembusannya disampaikan kepada Ketua dan Anggota Wantimpres yang lain.

Sedangkan nasehat dan pertimbangan secara lembaga diatur dalam Pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa  “Nasihat dan pertimbangan yang diajukan oleh Wantimpres merupakan nasihat dan pertimbangan yang disetujui secara mufakat oleh seluruh anggota Wantimpres. Hal ini berarti, nasehat dan pertimbangan yang diajukan secara lembaga harus dibahas dalam suatu rapat atau musyawarah anggota Wantimpres. Ketentuan dalam mengajukan nasehat dan pertimbangan secara lembaga sebagai berikut :

  • Ditetapkan berdasarkan rapat yang dihadiri paling sedikit oleh 5 (lima) orang anggota Wantimpres,
  • nasihat dan pertimbangan tersebut ditandatangani oleh Ketua Wantimpres.
  • Apabila salah satu dari ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi maka, nasehat dan pertimbangan tersebut tidak dapat  di atas namakan nasehat dan pertimbangan lembaga.

Selain nasehat dan pertimbangan atas inisiatif anggota maupun lembaga Wantimpres, Presiden juga dapat menugaskan 1 (satu) atau beberapa anggota melakukan suatu kajian atau telaahan terhadap sesuatu yang dibutuhkan presiden.  Pengaturan lainnya dalam tata Kerja Wantimpres yaitu :

  • Wantimpres mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan,
  • Ketua Wantimpres bertindak sebagai koordinator dan tidak dapat menyampaikan nasihat dan pertimbangannya sendiri atas nama Dewan Pertimbangan Presiden,
  • Wantimpres menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden sekurangkurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan,
  • menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sewaktu wakktu atas permintaan presiden, Segala surat menyurat Wantimpres ditandatangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden
  • Apabila Ketua Wantimpres berhalangan sementara, maka salah seorang anggota Wantimpres yang ditunjuk oleh Ketua Wantimpres sebagai pelaksana tugas, berwenang menandatangani segala surat Wantimpres
  • Apabila Ketua Wantimpres berhalangan tetap, maka Presiden memilih dan mengangkat Ketua Wantimpres yang baru.

Anggaran Wantimpres Anggaran Wantimpres dibebankan APBN. Hal tersebut diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2006  Pasal 22 yang menyebutkan Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Wantimpres dan Sekretariat Wantimpres dibebankan kepada APBN yang ditempatkan pada anggaran Sekretariat Negara”. Anggaran tersebut meliputi antara lain Gaji dan tunjangan anggota dewan, Biaya operasional, Biaya sekertariat Wantimpres. Pengaturan gaji dan tunjangan anggota dewan diatur dengan Perpres No. 15 tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain Ketua dan Anggota Wantimpres. Sedangkan Pengaturan anggaran lainnya sesuai dengan pengaturan tentang keuangan negara yang berlaku. Hak keuangan untuk Ketua dan Anggota Wantimpres terdiri dari gaji dan tunjangan. Tunjangan tersebut terdiri dari : Tunjangan Kehormatan, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Pengganti Pensiun, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan sebagai Ketua bagi Anggota yang ditetapkan sebagai Ketua Wantimpres. Berdasarkan Perpres No. 15 tahun 2007 pasal 3, besarnya gaji dan tunjangan bagi Anggota Wantimpres setiap bulan sebesar Rp. 17.500.000 sampai dengan Rp. 18.500.000  dengan  rincian sebagai berikut : a. Gaji                                                                   :  Rp  6.000.000,- b. Tunjangan Kehormatan                           :  Rp  3.300.000,- c. Tunjangan Kesehatan                                :  Rp  2.200.000,- d. Tunjangan Pengganti Pensiun               :  Rp  1.000.000,- e. Tunjangan Perumahan                             :  Rp  5.000.000,- ——————– + Jumlah                  : Rp 17.500.000,- Sedangkan untuk anggota Wantimpres  yang ditetapkan sebagai Ketua diberikan tunjangan sebagai Ketua sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selain Fasilitas tersebut, ketua dan anggota Wantimpres mendapat fasilitas lain seperti kendaraan dinas dan biaya perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri yang besar dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara. Berdasarkan data Direkorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan tahun 2008, Anggaran Wantimpres sebesar Rp 35.000.000.000 (Tiga puluh lima miliar). Dengan anggaran sebesar itu tentunya kita berharap Wantimpres akan mampu memberikan nasehat dan pertimbangan pada setiap kebijakan presiden dalam mencapai pemerintahan yang baik. Sekretariat Wantimpres Sekretariat Wantimpres merupakan suppting unit tugas Wantimpres. Sebagai suppting unit, Sekretariat Wantimpres bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Wantimpres. Dukungan teknis meliputi menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam memberikan nasehat dan pertimbangan kepada presiden. Sedangkan dukungan administrative meliputi penyediaan anggaran kegiatan, pengarsipan, dan lain sebagainya. Sekretariat Wantimpres dipimpin oleh Sekretaris. Dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wantimpres. Namun secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Selanjuntya, Sekretaris Wantimpres diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Sekretaris Negara. Selanjutnya berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2007 pasal 18, struktur organisasi maksimal Sekretariat Wantimpres adalah  sebagai berikut :

  • Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Biro
  • Setiap Biro terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian
  • Setiap Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian

Sedangkan dalam pasal 19 diatur mengenai jabatan struktural Sekretariat Wantimpres adalah sebagai berikut :

  • Sekretaris Wantimpres adalah jabatan struktural eselon I.a.
  • Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon II.a.
  • Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
  • Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV. A.

Selanjutnya, pengaturan rincian tugas, fungsi, dan tata kerja satuan organisasi Sekretariat Wantimpres ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara.  Pengaturan tersebut disahkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.  Dalam penyusunan organisasi sekretariat tentunya didasarkan atas kebutuhan dan bukan keinginan. Oleh karena itu, struktur organisasi sekretariat Wantimpres miskin struktur kaya fungsi lebih baik dari pada kaya struktur miskin fungsi. Dengan demikian, diharapkan Sekretariat Wantimpres tidak membentuk struktur organisasi berdasarkan pola maksimal. Pro Kontra  Wantimpres Masyarakat memberikan tanggapan yang berbeda-beda pada pembentukan Wantimpres. Pro dan kontra pembentukan di sebabkan oleh cara pandang yang berbeda di masyarakat. Kalangan masyarakat yang pro pada pembentukan Wantimpres berpendapat bahwa Pasal 16 Amandemen UUD 1945 menyebutkan bahwa “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang (UU) ”[3] mengamanatkan presiden wajib untuk membentuk Dewan Pertimbangan Presiden. Sehingga hal tersebut menjadi sangat urgen dilaksanakan oleh presiden, apabila  Presiden tidak membentuk Dewan Pertimbangan dapat dikatakan melanggar konstitusi. Selain itu, Masyarakat pro Wantimpres juga berpendapat bahwa semangat pembentukan Wantimpres  untuk mencegah terjadinya pemerintahan otokrasi serta menciptakan pemerintahan yang bersih. Hal ini tentunya didasarkan atas kebijakan yang dikeluarkan presiden akan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang matang dan cermat dari para anggota Wantimpres. Sedangkan masyarakat kontra pada pembentukan dewan penasehat tersebut didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

  • Pembentukan Wantimpres akan memberatkan APBN
  • Presiden telah memiliki banyak penasehat dan pertimbangan baik secara individu dan lembaga
  • Membuat kinerja Pemerintah kurang efektif
  • Kekhawatiran terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi antara lembaga maupun individu dalam tugas tersebut.

Namun terlepas dari pro dan kontra, Wantimpres saat ini telah dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 19 tahun 2006 dengan dikeluarkannya Keppres No 28/M/2006. Hal yang penting saat ini adalah bagimana Wantimpres dapat menjalankan tugas dan fungsinya seperti yang diamanatkan UU.  Sehingga Presiden dapat mengambil kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, serta kepemerintahan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan negara. Oleh karrena itu, keberadaan Wantimpres dihindarkan dari mengulangi apa yang terjadi pada masa Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di mana sering dianekdotkan sebagai “Dewan Pensiunan Agung” atau “Dewan Paling Anteng”. Selain itu, Wantimpres tidak boleh diposisikan sekadar ‘pembisik‘ yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dukungan semua pihak termasuk kementerian, departemen, LPND, dan semua unsur yang terkait dengan tugas Wantimpres. Hal ini penting dilakukan agar Wantimpres memperoleh data dan informasi yang akurat sehingga nasihat dan pertimbangannya tepat. Memberdayakan peran Wantimpres untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Salah satu caranya yakni dengan menerbitkan peraturan presiden yang mengatur bahwa setiap kebijakan yang akan diterbitkan presiden “wajib” mendapat nasehat dan pertimbangan Wantimpres. Sehingga setiap kebijakan yang akan diterbitkan (yang akan ditandatangi presiden) harus mendapat nesehat dan pertimbangan Wantimpres. Hal ini di dasarkan atas dua alasan yakni alasan teknis dan alasan administrative. Alasanya teknisnya adalah sebagai berikut :

  • Keberadaan Wantimpres merupakan amanat UU
  • Para anggota Wantimpres merupakan orang kepercayaan presiden.

Sedangkan Alasan administrative yakni Anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai Wantimpres berasal dari APBN yang cukup besar. Sehingga dengan alasan tesebut, Wantimpres mesti dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik. Wantimpres Vs Penasehat Lainnya Penasehat Presiden yang secara eksplisit yang diamanatkan konstitusi adalah Wantimpres. Namun dalam prakteknya pemberian nasehat dan pertimbangan kepada presiden juga dilaksanakan oleh perorangan maupun lembaga lainnya.  Penasehat perorangan antara lain disebut dengan nomenklatur staf khusus presiden, Penasehat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden. Mestipun dalam Perpres 40 tahun 2005 Staf khusus Presiden disebutkan sebagai lembaga non structural. Tetapi karena pengangkatannya berdasarkan individu maka penulis katagorikan sebagai penasehat perorangan. Staf khusus Presiden[4] saat ini meliputi bidang sebagai berikut : 1. Sekretaris Pribadi Presiden; 2. Bidang Hubungan Internasional; 3. Bidang Informasi / Public Relation; 4. Bidang Komunikasi Politik; 5. Bidang Hukum dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 6. Bidang Ekonomi dan Keuangan; 7. Bidang Pertahanan dan Keamanan; 8. Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah; 9. Bidang Teknik dan Industri. Staf khusus presiden diangkat dan memiliki tugas pokok yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus Presiden menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan instansi pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan tata kerja Staf Khusus Presiden diatur oleh Sekretaris Kabinet. Lembaga yang memberikan nasehat dan pertimbangan presiden tentunya sangat banyak, hampir setiap instansi pemerintah melaksanakan hal tersebut. Namun bila merujuk pada pengertian dari National Security Council (NSC) USA, dimana mereka memiliki tugas melakukan penyelesaian persoalan / masukan  lintas koordinasi antar departemen, maka berdasarkan inventarisasi Pusat Kajian Kinerja Kelembaggaan Lembaga Administrasi Negara tahun 2006, maka jumlah sejenis itu lebih dari 20 buah yang memberikan masukan/pertimbangan kepada presiden seperti Unit Kerja Presiden untuk Penegelolaan Program Reformasi (UKP3R), Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Dewan Kelautan Indonesia (DKI), Dewan Pengupahan (DP), Dewan Sumber Daya Air (DSDA), dan lain sebagainya. Banyaknya penasehat dan pertimbangan presiden tersebut memungkinkan timbulkanya duplikasi dan tumpang tindih tugas dan fungsi. Untuk memberikan gambaran tersebut, kita dapat melihat pada tabel 1 di bawah ini : TABEL 1 LEMBAGA DAN PERORANGAN PENASEHAT / PERTIMBANGAN PRESIDEN

Wantimpres Staf Khusus Lembaga Non Struktural Lainnya
  1. Bidang Hubungan Internasional
  2. Bidang Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan
  3. Bidang Hukum
  4. Bidang Pertahanan Dan Keamanan
  5. Bidang Politik
  6. Bidang Ekonomi
  7. Bidang Agama
  8. Bidang Sosial-Budaya
  9. Bidang Pertanian.
  1. Sekretaris Pribadi Presiden;
  2. Bidang Hubungan Internasional;
  3. Bidang Informasi / Public Relation;
  4. Bidang Komunikasi Politik;
  5. Bidang Hukum dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  6. Bidang Ekonomi dan Keuangan;
  7. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
  8. Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah;
  9. Bidang Teknik dan Industri.
    1. UKP3R
    2. Dewan Hukum Nasional
    3. Dewan Nasional Perubahan Iklim
    4. Dewan Pertahanan Nasional
    5. Dewan Ketahanan Pangan
    6. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
    7. Dewan Gula Nasional

Sumber : Diolah dari berbagai Peraturan Presiden Selanjuntya, perbandingan tugas pokok dan fungsi Wantimpres, Staf Khusus Presiden dan Lembaga Non Struktural lainnya dapat dilihat pada tabel 2. TABEL 2 PERBANDINGAN TUGAS DARI BERBAGAI TUGAS WANTIMPRES, STAF KHUSUS DAN LNS LAINNYA TERKAIT DENGAN MASUKAN ATAU NASEHAT KEPADA PRESIDEN

Wantimpres Staf Khusus Lembaga Non Struktural Lainnya
Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Presiden dapat mengangkat Staf Khusus Presiden dengan sebutan Penasehat Khusus Presiden atau Utusan Khusus Presiden yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.
  • Mengkaji masalah-masalah dibidangnya sebagai  nasehat kepada Presiden untuk saran tindakan lanjutnya
  • Membantu Presiden dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian, pelancaran dan percepatan atas pelaksanaan program

Sumber : Diolah dari berbagai Peraturan Presiden Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 tersebut diatas, maka banyaknya penasehat presiden dalam satu bidang urusan, hal ini tentunya akan menimbulkan tumpang tindih tugas dan fungsi serta inefisiensi anggaran. Dengan demikian penataan lembaga atau perorangan yang memberikan nasehat dan pertimbangan presiden perlu dilakukan penataan dengan baik. Beberapa pendapat pakar dan praktisi tentang pentingnya penataan disampaikan antara lain Aksa Mahmud[5] “berpendapat UKP3R lebih baik dibubarkan”. Tempo[6] menyebutkan “Kalau lembaga atau perorangan itu masih ada setelah Undang-Undang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden (berlaku), mereka liar,”. Pengamat politik dari CSIS Indra J Pilliang[7] menganjurkan Presiden agar membubarkan saja berbagai lembaga yang sudah terlebih dahulu ada tersebut. Alasannya,”Lemhanas dan Dewan Ketahanan bukan amanat konstitusi,” katanya. Sedangkan Muladi[8] berpendapat bahwa “Keberadaan Dewan itu amanat UUD 1945 sebagai pengganti Dewan Pertimbangan Agung. Karena itu, UKP3R yang harus dilikuidasi,” Senada dengan Mauladi, Tamim[9] juga berpendapat, sebelum menunjuk anggota Wantimpres, Presiden harus membubarkan terlebih dahulu penasehat-penasehat presiden yang selama ini diangkat secara pribadi oleh presiden. “Ini penting, sebagai konsekuensi yuridis atas telah disahkannya Rancangan Undang-Undang Wantimpres,”  Pendapat tersebut diperkuat olah Pasal 17 UU No 19 tahun 2006 itu menyebutkan bahwa “peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Wantimpres dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Namun, Denny Indriyana memiliki pendapat yang lebih lunak bahwa pemerintah Indonesia  idealnya memiliki undang-undang yang mengatur keberadaan penasihat presiden “Aturan itu isinya membatasi presiden dalam mengangkat penasihat atau membentuk lembaga baru,” [10]. Jika tidak diatur, menurut Denny, para penasihat presiden sulit dikontrol karena mereka berlindung pada aturan dipilih dan diangkat berdasarkan hak prerogatif presiden. “Apabila tidak dibatasi, presiden melalui hak prerogatifnya bisa berbuat sekehendak hatinya dan tidak ada yang bisa menggugat.”[11] Dari pendapat tersebut, penulis lebih sependapat dengan pengaturan Wantimpres yang lebih jelas dan tegas. Hal ini diperlukan untuk membuat mekanisme kerja Wantimpres yang jelas. Sehingga proses pemberian nasehat dan pertimbangan  kepada presiden dapat dilakukan dengan cepat dan tepat serta kerja Wantimpres akan lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Anggaran Penasehat Presiden Setiap pembentukan unit kerja atau organisasi memiliki konsekuensi terhadap anggaran. Begitu juga pembentukan dan pengangkatan penasehat-penasehat presiden. Anggaran tersebut meliputi anggaran personil dan anggaran operasional. Anggaran personil meliputi honorarium anggota, gaji, tunjangan, dll.  Biaya operasinal meliputi anggaran sekretariat, perjalanan dinas, dll. Selanjuntya untuk melihat anggaran personil yang dibutuhkan oleh penasehat presiden dapat kita lihat dalam uraian berikut ini. Sebagai contoh berdasarkan peraturan perundangan yang berhasil dikumpulkan diperkirakan setiap staf khusus presiden mendapatkan gaji dan tunjangan sebagai berikut :

  • Gaji                                                        : Rp. 1.925.300,- s.d Rp. 2.910.000,-,
  • Tunjangan Eselon I.a                      : Rp. 5.500.000,-
  • Tunjangan Kehormatan                                :  Rp  3.300.000,-,
  • Tunjangan Kesehatan                    :  Rp  2.200.000,-,
  • Tunjangan Pengganti Pensiun    :  Rp  1.000.000,-
  • Tunjangan Perumahan                  :  Rp  5.000.000,-.

Sehingga setiap anggota mendapatkan take home pay sekitar Rp. 18.925.300,- s.d. 19.910.000,- per bulan dan setiap bulan biaya personil seluruh staf khusus sebesar Rp. 170.327.700 s.d Rp. 179.190.000 dan apabila setahun mencapai Rp. 2.043.932.000,- sampai dengan Rp. 2.150.280.000,-. Anggaran tersebut belum termasuk biaya operasional Staf Khusus yang dikelola oleh Menteri Sekretariat Negara.. Angaran yang dibutuhkan Dewan Nasional Perubahan Iklim, Komisi Hukum Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Dewan Ekonomi Nasional,  Dewan Ketahanan Pangan, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibebankan kepada APBN melalui leding sektor masing-masing. Anggota Dewan tersebut merupakan pada umumnya menteri atau kepala LPND yang terkait dengan bidang tesebut, sehingga anggotanya tidak mendapatkan fasilitas seperti Wantimpres. Tetapi pada saat mengadakan rapat, setiap anggota mendapatkan uang honorarium dan transport rapat yang besarnya sangat bervariasi. Sedangkan honorarium untuk Ketua, anggota dewan yang bersifat forum koordinasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Untuk menghitung biaya personil tentunya sedikit sulit, tetapi sebagai untuk memberikan gambaran biaya personil pada dewan ketahanan pangan memiliki anggota sebanyak 14 orang artinya setiap rapat membutuhkan biaya personil sebanyak Rp. 70.000.000,- bila setiap bulan menyelenggarakan rapat maka biaya setahun sebesar Rp. 840.000.000. Untuk lebih menjelaskan besarnya anggaran lembaga penasehat, berdasarkan data Departemen Keuangan tahun 2008 UKP3R membutuhkan anggaran sebesar Rp 10.700.000.000 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah). Selain anggaran untuk anggota, Negara juga mengeluarkan anggaran untuk sekretariat lembaga tersebut yang sangat bervariasi pengaturannya. Namun secara rata-rata sekretariat pada umumnya mengeluarkan anggaran untuk sekretaris sebesar Rp., 5.000.000,- dan Staf Sekretairat Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk sekretariat dewan yang besar seperti Sekretariat Wantanas yang berbentuk Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) memiliki anggaran yang cukup besar yakni sebagai contoh pada Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp. 30.180.806.000 (Tiga puluh milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus enam ribu rupiah). Berdasarkan data-data tesebut diatas, kita bisa memperkirakan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas penasehat dan pertimbangan presiden tersebut. Penataan Penasehat-Penasehat Presiden Berdasarkan deskripsi di atas, reorganisasi lembaga dan perorangan penasehat dan pertimbangan presiden diperlukan untuk efektifitas dan efisiensi lembaga. Menurut pendapat penulis, Presiden cukup memiliki satu lembaga yang memberikan nasehat dan masukan untuk berbagai hal terkait dengan tugas pemerintahan. Kelebihan dan kekurangan satu lembaga penasehat yakni akan memberikan efektifitas ekstrim, artinya apabila penasehat tersebut memiliki kapasitas yang baik maka akan membawa kearah pemerintahan yang lebih baik dan sebaliknya. Namun memiliki kenyakinan bahwa penasehat yang diwadahi dalam satu lembaga lebih baik dibandingkan dengan banyak penasehat. Alasannya adalah bahwa pertama penasehat yang diangkat merupakan orang pilihan dan orang dekat presiden kedua mempermudah komunikasi antara presiden dan penasehatnya. Selain itu, Efisiensi pada sumber daya yang digunakan akan lebih besar, mempermudah alokasi anggaran, sumber daya manusia, mempermudah pengawasan dan lain sebagainya. UU Nomor 19 tahun 2006  Pasal 7 ayat 1 menyebutkaan bahwa “Dewan Pertimbangan Presiden terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota”. Selanjuntya hal tersebut dipertegas dengan Perpres  No. 10 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1 juga mengatur bahwa “Dewan Pertimbangan Presiden beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota”. Idealnya dengan jumlah tersebut, DPP mampu memberikan nasehat dan pertimbangan pada semua urusan pemerintahan. Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Urusan pemerintahan dibedakan menjadi 3 katagori yakni sebagai berikut :

  • Urusan Pemerintahan yang tegas disebut dalam UUD 1945 meliputi : urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
  • Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya yang disebutkan dalam UUD 1945 meliputi : urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
  • Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah meliputi : urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundangan tersebut diatas, maka penulis menyarankan reorganisasi wantimpres dengan pengaturan bidang-bidang sebagai berikut :

  • Bidang Hubungan Internasional meliputi urusan luar negeri
  • Bidang Pembangunan meliputi  pekerjaan umum, transmigrasi, ketenagakerjaan dan transportasi, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal, lingkungan hidup.
  • Bidang Hukum  meliputi urusan hukum, hak asasi manusia
  • Bidang Pertahanan dan Keamanan  meliputi urusan pertahanan dan keamanan dalam negeri
  • Bidang Politik meliputi urusan politik
  • Bidang Ekonomi  meliputi keuangan, industri, perdagangan, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pertambangan dan energi
  • Bidang  Aparatur Pemerintah Ristek dan kominfo
  • Bidang Kesejahteraan Rakyat   meliputi urusan agama, social budaya, kesehatan, pendidikan dan kependudukan
  • Bidang Pertanian dan Kelautan meliputi urusan pertanian, pernakan, perikanan, kehutanan, perkebunan

Sebagai konsekunsi hanya ada satu-satunya lembaga yang memiliki tugas penasehat dan pertimbangan presiden, maka Wantimpres harus didukung oleh Sekretariat yang kuat.  Dengan struktur organisasi sekretaiat yang ada sekarang, maka jumlah maksimal perlu diubah. Sekretariat terdiri dari paling banyak 4 biro. Hal tersebut dengan pertimbangannya yakni  1 biro melaksanakan tugas administrasi penunjang dan 3 biro  melaksanakan tugas teknis. Penambahan jumlah Biro penunjang teknis terkait dengan penambahan beban tugas anggota Wantimpres. Setiap Biro terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian. Setiap Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian Daftar Pustaka Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Peraturan Presiden (PP) Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Lain Ketua Dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Struktural Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor   83   Tahun  2006 Tentang  Dewan Ketahanan Pangan Keputusan Presiden Nomor 28/M/2006 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Honorarium Bagi Ketua, Sekretaris, Dan Anggota Komisi Hukum Nasional Dan Staf Sekretariat Komisi Hukum Nasional Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 Tentang Dewan Ekonomi Nasional Website http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Pertimbangan_Presiden http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+7&f=perpres15-2007.htm http://www.kapanlagi.com/h/0000146050.html http://fpks-dpr.or.id/?op=isi&id=2570 http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=2306 http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0704/05/Politikhukum/3429943.htm http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=873 http://www.ntt-online.org/2007/04/12/Wantimpres-dilarang-bicara-ke-publik/ http://static.depkominfo.go.id/data/perundangan/file2007031392040139.htm http://www.pdat.co.id/hg/apasiapa/html/S/ads,20030626-87,S.html http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=209 http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2008i/disk1/APBN/004_Wantannas_LK.pdf


[1] Peneliti pada pusat kajian kinerja kelembagaan LAN [2] Hasil Perubahan Ke IV Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [3] Hasil Perubahan Ke IV Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [4] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden [5] Anggota DPD dari Sulawesi Selatan [6] http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=2306 [7] http://www.partai-pib.or.id/wmprint.php?ArtID=772 [8] Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) [9] Anggota Fraksi PKS DPR RI [10] http://www.transparansi.or.id/?pilih=lihatberita&id=2306 [11] ibid

About these ads
 
2 Komentar

Ditulis oleh pada Maret 31, 2010 in Uncategorized

 

Tag: , , , , , , ,

2 responses to “PENASEHAT- PENASEHAT PRESIDEN : Suripto[1]

  1. Mochamad Dzaki

    Juli 18, 2014 at 8:18 am

    Mantep mas, super komplit ngelebihin sumber lainnya. Saya comot2 dikit buat tugas ya (bukan buat bisnis kok)

     
    • suripto3x

      Juli 18, 2014 at 8:57 am

      Monggo mas…semoga bermanfaat

       

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: