RSS

KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM SISTEM ADMINISTRASI NEGARA ( Tinjauan terhadap Urgensi dan Peran KPI ) : Suripto, S.Sos[1]

31 Mar

Pembentukan Komisi Penyiaran Independen merupakan upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyiaran dan upaya untuk menciptakan penyiaran yang progresif, reformis, dan berpihak pada kedaulatan publik.  Namun dalam perjalanannya, KPI banyak menghadapi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal. Sehingga hal tersebut menyebabkan kurang optimalnya kinerja KPI dalam membangun kualitas penyiaran di Indonesia.

Kata Kunci

KPI, Televisi,  Frekuensi, Regulasi, Masyarakat

KPI mengatur atau mengekang  Penyiaran Indonesia ?

Pertumbuhan Lembaga Penyiaran di Indonesia sangat pesat sejak tahun 1989. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Postel) Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) tahun 2008, terdapat 2242 lembaga penyiaran (LP) di seluruh Indonesia. Ke-2242 LP itu terdiri dari 600 lembaga penyiaran televisi dan 1642 lembaga penyiaran radio Frequency Modulation ( FM )[2]. Selanjuntya, sampai akhir 2008  terdapat total 2.481 pemohon jasa penyiaran radio dan televisi. Sebanyak 2.206 merupakan pemohon untuk izin penyelenggaraan siaran radio dan 275 adalah pemohon jasa siaran Televisi ( TV)[3]. Dari 600 lembaga penyiaran televisi, 487 diantaranya sudah mendapatkan Izin Siaran Radio (ISR) dari Postel. Sedangkan sisanya sebanyak 113 LP belum mendapatkan ISR[4].

Perkembangan LP  yang pesat di Indonesia memiliki dua dampak yakni positif dan negatif. Sisi positifnya yakni hampir setiap orang memiliki hak memperoleh informasi yang sama dengan mudah dan murah. Persamaan hak tersebut tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Masyarakat di perkotaan, pedesaan dan bahkan pelosok-pelosok memiliki kesempatan  yang sama.  Namun disisi lain banyak penelitian yang membuktikan tentang dampak negatif penyiaran khususnya televisi.  Selain memberikan informasi, TV juga membentuk perilaku seseorang. Berdasarkan data televisi efektif sampai  94%  sebagai saluran dalam menyampaikan informasi  dan pada  umumnya orang akan mengingat sampai 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar di layar televisi walaupun hanya sekali ditayangkan.[5]

Regulasi penyiaran yang tepat akan menjadi  kunci utama untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negative penyiaran. Warisan regulasi  penyiaran pada masa orde baru sudah tidak relevan dalam mengatur bisnis penyiaran saat ini. Hal tersebut ditandai pada tahun 1990-an, dimana dinamika televisi swasta mulai tumbuh dan bermunculan serta belum didukung dengan aturan yang jelas tentang standarisasi penyiaran. Oleh karena itu, regulasi penyiaran yang diterbitkan pada tahun 2002  yakni  Undang-undang (UU) No.32 tahun 2002  tentang Penyiaran memiliki peran  yang sangat penting. Salah satu  hal yang diamanatkan olah UU tersebut yakni untuk membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Urgency pembentukan KPI ini yakni untuk mengatur kehidupan penyiaran menjadi lebih tertata dan tertib.

Selain hal tersebut diatas, Pembentukan KPI juga disebabkan oleh dorongan reformasi yang memunculkan tuntutan dari masyarakat akan kebebasan penyiaran dan melepaskan diri dari kontrol kekuasaan. Dimana pada waktu itu, kekuasaan penyiaran ditangan Negara yang diatur dalam  UU  No. 24 Tahun 1997 tentang penyiaran  pasal 7 menyebutkan bahwa  “Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah“. Kondisi tersebut telah membuat sistem penyiaran sebagai alat strategis untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Selain itu, sistem penyiaran tersebut digunakan untuk mendukung hegemoni rejim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Dari permasalahan tesebut, Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) menangkap semangat  tersebut dengan membuat rancangan  UU penyiaran yang progresif, reformis, dan berpihak pada kedaulatan publik  maka lahirlah UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. UU ini memiliki dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan[6].

Munculnya UU Penyiaran tersebut menimbulkan pergeseran regulator dari pemerintah ke lembaga negara independen. Independensi tersebut untuk  mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran bebas dari intervensi kelompok kepentingan maupun kepentingan pemerintah dan atau lembaga lainnya.

KPI membawa Pro kontra dalam masyarakat. Hal ini  dapat dilihat dari kekhawatiran masyarakat terhadap KPI yang  akan menjadi monster baru bagi kehidupan media penyiaran. Selain itu, terdapat pula anggapan bahwa KPI memiliki kedudukan yang terlalu tinggi serta otoritasnya yang amat luas, di mana KPI dianggap lembaga super power di bidang penyiaran yang dapat melakukan  apa saja terhadap lembaga penyiaran. Namun pada kenyataannya, KPI memiliki problem yang terkait dengan kemandiriannya sebagai lembaga regulator penyiaran. Salah satu masalah yang dihadapi KPI adalah dilema dalam memberikan izin penyiaran. Berdasarkan pasal 33 ayat 4 UU No. 32 tahun 2002 “izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan negara setelah memperoleh   hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dengan pemerintah dan Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio yang diberikan pemerintah atas usul KPI”. Selanjutnya pada ayat 5 menyatakansecara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan negara melalui KPI”. Dengan merujuk pada  Ayat(4)  dan  (5) tersebut  menunjukan bahwa KPI  masih harus berbagi peran dan wewenang dengan pemerintah dalam menentukan regulasi penyiaran di bawah UU. Selain itu, hal yang paling dikhawatikan masyarakat yakni peran KPI  yang  hanya menjadi “tukang stempel” dari keputusan pemerintah. Artinya bila hal tersebut terjadi, maka tidak ada perubahan dalam pemegang regulasi penyiaran.

Visi dan Misi KPI

Pasal 3 UU No. 32 tahun 2002 mengamanatkan “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”. Dengan landasan tersebut, KPI menetapkan Visi “Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Selanjuntya visi tersebut dijabarkan dalam misi-misi KPI sebagai berikut :

  • Membangun dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
  • Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antarwilayah Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia internasional;
  • Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat;
  • Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas, dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia;
  • Menetapkan perencanaan dan pengaturan serta pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas penyiaran.

Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Kewajiban KPI

Kedudukan KPI adalah sebagai lembaga negara yang bersifat independen dalam mengatur penyiaran.  Sedangkan sifat KPI sebagai lembaga kuasi negara atau auxilarry state institution. Dimana, KPI merupakan dari wujud peran serta masyarakat  dan negara (pemerintah). Peran serta masyarakat diatur dalam pasal 8 ayat 1 yang menyebutkan  KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam pasal 8 ayat 2 UU No. 32 tahun  2002  mengatur tentang kewenangan KPI sebagai berikut :

  • Menetapkan standar program siaran
  • Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI)
  • Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
  • Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
  • Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat

Selanjutnya pasal 8 ayat 3 mengatur tentang Tugas dan Kewajiban       KPI sebagai berikut :

  • Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
  • Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
  • Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait
  • Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
  • Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
  • Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

Keanggotaan KPI

Berdasarkan Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa ” Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang”. Persyaratan  pengangkatan menjadi anggota KPI diatur dalam pasal 10 sebagai berikut :

  • Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
  • Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  • Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara,
  • Sehat jasmani dan rohani,
  • Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, keenam
  • Memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran,
  • Tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa, kedelapan
  • Bukan anggota legislatif dan yudikatif,
  • Bukan pejabat pemerintah, dan kesepuluh
  • Nonpartisan.

Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR dan KPI Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi. Pemilihan anggota KPI di laksanakan atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Selanjuntya secara administrative, anggota KPI ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR dan anggota KPID ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi. Pemilihan dan penetapan tersebut termasuk penggantian anggota antar waktu. Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota diatur dengan peraturan KPI.

Penghentian keanggotaan KPI diatur dalam pasal 10 ayat 4. Anggota KPI berhenti disebabkan 5 alasan sebagai berikut :

  • Masa jabatan berakhir, kedua
  • meninggal dunia, ketiga
  • mengundurkan diri,
  • Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kelima
  • Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota KPI.

Struktur Kelembagaan KPI

Struktur kelembagaan KPI terdiri atas struktur komisioner, Tenaga Ahli dan Asisten ahli yang didukung oleh sebuah Sekretariat. Struktur Komisioner terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Selanjuntya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan. Setiap anggota KPI dapat dibantu oleh seorang Asisten Ahli. Tenaga Ahli dan Asisten Ahli diangkat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KPI.

Penentuan Ketua dan Wakil Ketua dalam struktur komisioner KPI diputuskan dengan cara proses pemilihan. Sebagai mana telah diatur dalam passal 9 ayat 2 UU No. 32 tahun 2002. Hasil pemilihan penetapan Ketua dan Wakil Ketua KPI disampaikan kepada Presiden untuk KPI Pusat  dan kepada Gubernur untuk KPI Daerah. Selanjuntya Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua KPI adalah satu periode (tiga tahun) dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kecuali terbukti melanggar tata tertib dan kode etik.

Struktur Komisioner dalam melaksanakan tugas dan kewajiban KPI terbagi menjadi tiga (3) bidang yakni Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran Indonesia, Bidang Pengawasan Isi Penyiaran, Bidang Kelembagaan. Penjelasan fungsi bidang-bidang tesebut sebagai berikut :

  • Fungsi Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran Indonesia sebagai berikut  :

ü  perizinan,

ü  kegiatan KPI yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia,

ü  program dan kegiatan KPI yang berkaitan dengan pengaturan insfrastruktur penyiaran, dan

ü  pembangunan iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.

  • Fungsi Bidang Pengawasan Isi Penyiaran sebagai berikut :

ü  penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran,

ü  pengawasan pelaksanaan dan penegakan peraturan KPI yang menyangkut isi penyiaran,

ü  pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, dan

ü  kegiatan KPI yang menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik,  dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaran penyiaran.

  • Fungsi Bidang Kelembagaan sebagai berikut :

ü  penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan organisasi KPI,

ü  penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan organisasi,

ü  kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional, dan

ü  perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang professional di bidang penyiaran.

Selanjutnya, Pembagian tugas ketua, wakil ketua dan anggota komisioner KPI sebagai berikut :

  • Ketua mempunyai tugas menangani tugas-tugas pimpinan dan kegiatan eksternal, sebagai berikut:

ü  melakukan koordinasi dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan KPI;

ü  mengkoordinasi kegiatan hubungan  eksternal KPI;

ü  mengawasi dan mengevaluasi kinerja KPI secara keseluruhan;

ü  memfokuskan kegiatan agar visi dan misi KPI dijalankan secara utuh;

ü  apabila Ketua berhalangan tetap dapat digantikan oleh Wakil Ketua;

ü  dalam menjalankan tugasnya Ketua dapat melimpahkan kewenangannya kepada Wakil Ketua atau salah seorang anggota, jika Wakil Ketua berhalangan.

  • Wakil Ketua mempunyai tugas menangani tugas-tugas pimpinan dan kegiatan internal, sebagai berikut:

ü  membantu Ketua dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan KPI;

ü  melakukan pengawasan terhadap pematuhan tata tertib KPI;

ü  memimpin pelaksanaan kegiatan internal KPI;

ü  memfokuskan kegiatan agar visi dan misi KPI dijalankan secara utuh;

ü  apabila Wakil Ketua berhalangan tetap dapat digantikan oleh salah seorang anggota;

ü  dalam menjalankan tugasnya Wakil Ketua dapat melimpahkan kewenangannya kepada salah seorang anggota;

ü  apabila Ketua berhalangan tetap, penandatanganan surat, keputusan dan atau peraturan dilakukan oleh Wakil Ketua atas nama Ketua.

  • Anggota mempunyai tugas sebagai berikut:

ü  memimpin pelaksanaan kegiatan internal sesuai dengan bidangnya;

ü  mengkoordinasikan secara internal kegiatan dan tugas pada bidangnya;

ü  melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pada bidangnya;

ü  menjalankan tugas Ketua atau Wakil Ketua apabila mendapat pelimpahan kewenangan.

Suppoting Unit

Sekretariat KPI merupakan supporing unit KPI. Sekretariat KPI merupakan bagian perangkat kelembagaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tugas dan fungsi sekretariat  membantu  dan mendukung tugas dan fungsi komisioner KPI. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.  Pembiayaan sekretariat KPI dibiayai dengan APBN untuk KPI Pusat dan APBD untuk KPI Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi sekretariat KPI yang diatur dalam Peraturan KPI ditetapkan melalui Keputusan Menteri untuk KPI Pusat dan Peraturan Gubernur dan atau Peraturan Daerah untuk KPI Daerah.

Pejabat Sekretaris KPI Pusat diusulkan oleh KPI Pusat dan ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan, Pejabat Sekretaris KPI Daerah diusulkan oleh KPI Daerah dan ditetapkan oleh Gubernur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua KPI dan mematuhi setiap keputusan pleno. Pejabat Sekretariat KPI Pusat/KPI Daerah adalah pejabat struktural disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Pemberian dukungan dalam penyusunan rencana dan program serta perencanaan peraturan dan administrasi pengaduan,
  • Pemberian dukungan administrasi perizinan penyelenggaraan penyiaran dan fasilitas kajian teknologi penyiaran,
  • Pemberian dukungan kegioatan hubungan dengan masyarakat dan antar lembaga, pemberdayaan masyarakat, serta fasilitas monitoring siaran, dan
  • Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, dan kepustakaan.

Sekretariat KPI Pusat, pertama kali diatur dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 51 A/KEP/M.KOMINFO/8/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Struktur organisasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan core busnis KPI. Struktur organisasi Sekretariat KPI teridi dari Bagian Umum, Bagian Administrasi Perizinan, Bagian Isi Siaran, dan Bagian Kelembagaan. Gambar Struktur Organisasi Sekretariat KPI Pusat seperti pada gambar 1 di bawah ini.

Sumber : http://www.KPI.go.id

Gambar 1

Struktur Organisasi Sekretariat KPI Pusat

Perkembangan KPI Daerah

KPI Pusat efektif bekerja sejak Januari 2004 dengan ditetapkannya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 267/M tertanggal 23 Desember 2003. Sedangkan Surat Keputusan (SK) pertama KPI, tertangal 30 Desember 2003 yakni penetapan Dr Victor Menayang dan Dr S. Sinansari Ecip sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPI.   Selanjutnya, berdasarkan data tahun 2009[7] (www.kpi.go.id) ,   20  Provinsi yang telah membentuk KPI Daerah adalah sebagai berikut :

  • Provinsi Bali
  • Provinsi Banten
  • Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
  • Provinsi Gorontalo
  • Provinsi Jawa Barat
  • Provinsi Jawa Tengah
  • Provinsi Jawa Timur
  • Provinsi Kalimantan Barat
  • Provinsi Kalimantan Selatan
  • Provinsi Kalimantan Tengah
  • Provinsi Kalimantan Timur
  • Provinsi Kepulauan Riau
  • Provinsi Lampung
  • Provinsi Maluku
  • Provinsi Nangro Aceh Darussalam
  • Provinsi Nusa Tenggra Timur
  • Provinsi Papua
  • Provinsi Sulawesi Selatan
  • Provinsi Sumatera Barat
  • Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan, provinsi yang belum memiliki KPI Daerah diharapkan segera melaksanakan amanat UU No. 32 tahun 2002 untuk membentuk KPI Daerah. Dengan  pembentukan KPI daerah tersebut, diharapkan akan lebih mengefektifkan peran dan partisipasi KPI dalam membangun penyiaran yang bermutu dan berkualitas di Indonesia.

KPI dalam Sistem Kelembagaan Negara

KPI merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem kelembagaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga KPI memiliki hubungan dengan lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tugasnya. Pengaturan hubungan KPI dengan lembaga negara lainnya diatur dalam UU Penyiaran dan Peraturan KPI. Lembaga Negara yang memiliki hubungan dengan KPI adalah DPR dan Presiden.   Hubungan KPI Pusat diatur dengan UU No. 32 tahun 2002 pada pasal 7 ayat  4, pasal 9 ayat 6, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3 dan pasal 11 ayat 2. Untuk dapat lebih memahami hubungan lebih rinci sebagai berikut :

  • Hubungan KPI dengan DPR terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

ü  Pemilihan anggota KPI (pasal 10 ayat 2),

ü  Pengawasan Kinerja KPI  (pasal 7 ayat  4),  dan

ü  Memilih anggota antar waktu (pasal 11 ayat 2).

  • Hubungan KPI dengan Presiden terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

ü  Penyediaan Anggaran KPI (Pasal 9 ayat 6)

ü  Menetapkan keanggotaan KPI Pusat (Pasal 10 ayat 3),  dan ketiga

ü  menetapkan penggantian anggota KPI Pusat antar waktu (pasal 11 ayat 2).

Sedangkan untuk daerah, KPI daerah memiliki hubungan dengan KPI Pusat, DPRD dan Gubernur. Hubungan KPI Daerah diatur dengan UU No. 32 tahun 2002 pada pasal 7 ayat  4, pasal 9 ayat 6, pasal 10 ayat 2, pasal 10 ayat 3 dan pasal 11 ayat 2 serta Peraturan KPI  No. 01 tahun 2007 Pasal 28. Penjelasan hubungan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

  • Hubungan KPI daerah dengan DPRD terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

ü  Pemilihan anggota KPI Daerah (pasal 10 ayat 2),

ü  Pengawasan Kinerja KPI Daerah  (pasal 7 ayat  4),  dan

ü  Memilih penggantian anggota antar waktu (pasal 11 ayat 2).

  • Hubungan KPI Daerah dengan Gubernur terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

ü  Penyediaan Anggaran KPI Daerah (Pasal 9 ayat 6)

ü  Menetapkan keanggotaan KPI Daerah (Pasal 10 ayat 3),  dan ketiga

ü  Menetapkan penggantian anggota KPI Daerah antar waktu (pasal 11 ayat 2).

  • Hubungan KPI Pusat dengan KPI Daerah diatur dengan Peraturan KPI  No. 01 tahun 2007 Pasal 28 sebagai berikut :

ü  KPI Pusat bertindak sebagai koordinator bagi pelaksanaan wewenang, tugas, fungsi, dan kewajiban KPI, yang berskala lintas daerah/wilayah, nasional maupun internasional, Kedua

ü  KPI Pusat bertindak sebagai mediator dan fasilitator komunikasi dan koordinasi antara KPI (KPI Pusat dan KPI Daerah) dan Pemerintah Pusat, Ketiga

ü  KPI Pusat bertindak sebagai mediator dan fasilitator komunikasi dan koordinasi antara KPI Daerah dan Pemerintah Daerah, Keempat

ü  Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya, KPI Daerah melakukan koordinasi dengan KPI Pusat, Kelima

ü  KPI Pusat melakukan dekonsentrasi anggaran dan kegiatan ke KPI Daerah seluruh Indonesia, Keenam

ü  KPI Pusat wajib memfasilitasi terbentuknya sekretariat KPI Daerah dan

ü  Daerah yang belum terbentuk KPI Daerah, segala kewenangan penyiaran ada pada KPI Pusat.

Deskripsi hubungan tersebut diatas memberikan gambaran kepada kita secara garis besar mulai dari pemilihan anggota sampai pertanggung jawaban KPI dalam melaksanakan tugasnya. Selanjuntya, untuk  memberikan pemahaman hubungan KPI, DPR, Presiden, KPID, DPRD dan Gubernur secara simple dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.

Sumber : http://www.KPI.go.id

Gambar 2

Struktur Hubungan  KPI, DPR, Presiden, KPID, DPRD dan Gubernur

Permasalahan dan tantangan KPI

KPI Pusat memiliki peran yang  strategis dalam menciptakan siaran yang berkualitas bagi masyarakat. Namun untuk mencapai hal tersebut, KPI masih banyak dihadapkan   permasalahan-permasalahan baik internal maupun eksternal. Permasalah tersebut menjadi kendala terhadap efektifitas KPI. Oleh karena itu, penting untuk KPI dan lembaga terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut untuk  mendapatkan kondisi KPI sesuai semangat amanat pembentuknya.

Permasalahan internal yang dihadapi KPI dalam menyelengarakan tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut :

  • Banyak klausul yang bersifat general dan tidak implementatif dalam  UU Penyiaran.[8]
  • Keterbatasan kompetensi dan kualitas SDM. Hal tersebut disebabkan Departemen, Non departemen serta pemerintah daerah tidak mau memperbantukan pegawai berkualitasnya ke KPI[9],
  • Belum semua daerah memiliki KPI Daerah. Alasan yang disampaikan beberapa pejabat daerah yakni kurangnya urgency kebutuhan KPI Daerah[10].
  • Kondisi KPI Daerah yang belum memadai. Hal ini ditunjukan dengan struktur kelembagaan KPID yang masih belum jelas[11].
  • KPI Daerah belum memiliki sekretairat sendiri, dimana Pegawai pemda tidak mau diperbantukan di sekretariat KPID. Sehingga untuk dapat mengoprasionalkan KPI, Anggota komisioner merangkap pekerjaan  kesekretariatan[12].
  • KPI belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi ini tentunya tidak hanya di daerah yang sebagian masih meminjam kantor dari pemerintah daerah, KPI Pusat juga masih belum memiliki kantor sendiri[13].
  • Anggaran belanja yang masih menjadi bagian Biro Humas Sekda.  Permasalahan ini menyebabkan keterlambatan dan panjangnya dalam administrasi keuangan di KPI Daerah[14].

Permasalahan eksternal yang dihadapi KPI dapat kita pahami dari beberapa data dan fakta sebagai berikut :

  • Invansi perkembangan teknologi dunia penyiaran yang tiada henti. Di Indonesia, televisi mencapai angka rata-rata 90% atau lebih di setiap kelas dalam hal penetrasinya. Anak-anak menonton televisi rata-rata 30-35 jam per minggu, atau 1560-1820 jam per tahun—melebihi jumlah jam belajar yang mencapai angka tak lebih dari 1100 jam per tahun”[15] Dari data tersebut tentunya kita dapat melihat bahwa televisi akan memberikan dampak positif maupun negative kepada masyarakat khususnya anak-anak.
  • Fakta kepemilikan saham pada masing-masing stasiun televisi swasta masih didominasi oleh imperium keluarga cendana. Bambang Tri dengan RCTI, Mb. Tutut dengan TPI, Mamiek dengan sahamnya di SCTV. Tidak berhenti sampai disitu, beberapa tokoh birokrasi juga telibat pada bisnis raksasa ini. Hal tersebut tentunya akan rentan munculnya intervensi dari pemilik modal[16].
  • Indikasi munculnya  praktik percaloan dalam izin penyiaran. Hal ini ditandai dengan fakta semakin menjamurnya permohonan baru dalam penyelenggaran siaran televisi dan radio.[17] Sebagaimana disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Djoko Susilo “”Kami menduga ada pihak-pihak yang melakukan praktik percaloan melalui jual beli surat izin rekomendasi, sehingga bisa saja arahnya nanti ke konglomerasi.” Selain permasalahan tersebut, tentunya masih banyak permasalahan lain yang harus dihadapi oleh KPI untuk menciptakan penyiaran berkualitas.

Dari permasalahan tersebut diatas, maka menjadi tantangan KPI sebagai  regulator independen untuk menciptakan penyiaran berkualitas. Tantangan tersebut[18] antara lain :

  • Meningkatkan kapasitas kelembagaan KPI seperti membina KPI Daerah dalam membentuk struktur komisioner.
  • Membumikan klausul yang bersifat general dan tidak implementatif  UU Penyiaran ke dalam peraturan pelaksana yang lebih teknis dan implementatif tentang penyiaran.
  • Mendorong pemerintah daerah provinsi membentuk  dan men-support Anggaran serta SDM berkualitas pada KPI Daerah.
  • KPI Pusat memfasilitasi proses pemilihan KPI Daerah serta membantu meningkatkan kapasitasnya,
  • Membangun masyrakat melek media (Media literacy), hal ini penting untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh media serta meningkatkan  kemampuan untuk menganalisis pesan media yang menerpanya, baik yang bersifat informatif maupun menghibur. Dengan demikian masyarakat mampu menginterpretasi pesan yang disampaikan media secara benar dan bijak.

Urgency dan Efektifitas KPI

Pembentukan KPI memberikan harapan  kepada masyarakat akan terciptanya siaran Tv dan Radio berkualitas. Harapan tesebut  ditunjukan dengan patisipasi masyarakat dengan pengaduan siaran TV dan Radio bermasalah.  Berdasarkan data KPI, partisipasi dalam betuk pengaduan  masyarakat via e-mail sampai dengan bulan Februari 2009 sebanyak 2590 pengaduan, Pengaduan tersebut belum termasuk pengaduan melalui media lainnya seperti surat, telepon, dan SMS / pesan singkat. Isi pengaduan tersebut pada umumnya terkait dengan siaran yang mengandung unsur kekerasan (fisik, sosial, dan psikologis) baik dalam bentuk tindakan verbal maupun non verbal, pelecehan terhadap kelompok masyarakat maupun individual, penganiayaan terhadap anak serta tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan dan kesusilaan.

KPI melakukan pemantauan dan evalausi secara periodic pada isi siaran TV dan Radio. Evaluasi KPI berdasarkan pengaduan masyarakat pada bulan mei 2008 memberikan penilaian tanyangan bermasalah sebagai berikut :

  • Cinta Bunga (SCTV)
  • Dangdut Mania Dadakan 2 (TPI)
  • Extravaganza (Trans TV)
  • Jelita (RCTI)
  • Mask Rider Blade (ANTV)
  • Mister Bego  (ANTV)
  • Namaku Mentari (RCTI)
  • Rubiah (TPI)
  • Si Entong (TPI)
  • Super Seleb Show (Indosiar)

Jumlah tayangan yang dievaluasi adalah 198 tayangan (episode) dari 75 judul dari 9 stasiun  TV, yaitu Indosiar, SCTV, TPI, RCTI, Global TV, ANTV, TVRI, Trans TV dan Trans 7. Program-program yang dievaluasi ini adalah program yang tayang pada 1-13 April 2008. Selanjuntya bulan juni 2008  judul tayangan bermasalah yakni sebagai berikut :

  • Bleach ( Indosiar).
  • Cerita SMA ( RCTI).
  • Detective Conan (Indosiar).
  • Naruto (Global TV dan Indosiar).

Tim panelis menilai 84 judul tayangan dari 316 episode yang disiarkan oleh sembilan stasiun TV  (Indosiar, SCTV, TPI, RCTI, Global TV, ANTV, TVRI, Trans TV dan Trans 7) dari tanggal 14 s.d 29 Juni 2008 (selama 18 hari). Delapan belas judul diantaranya berupa sinetron, 19 judul variety show, dan 47 judul program acara anak. Untuk selanjutnya, KPI akan terus memantau secara periodik dan memberikan sanksi, apabila stasiun TV tidak melakukan perbaikan.

Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh KPI secara periodik masih kurang efektif. Laporan pemantauan dan evaluasi yang diberikan kepada pengelola stasiun televisi agar berhati-hati, merevisi, atau menghentikan acara yang dinilai bermasalah “tidak” mendapat tanggapan yang serius dari pengelola  stasiun TV.  Stasiun televisi lebih memilih sikap hit and run yakni merunduk sejenak saat mendapat teguran dan menanyangkan kembali saat dirasakan sudah aman. Sebagai contoh kurang efektifnya teguran KPI yakni penayangan acara bukan empat mata di Trans 7. KPI telah memberikan teguran sebanyak 3 kali yakni pada tanggal 5 Mei 2007, 27 September 2007 serta 25 Agustus 2008. Tetapi pada 29 Oktober 2008 empat mata menanyangkan adegan menampilkan seorang bintang tamu memakan hewan hidup-hidup. Sehingga KPI memutuskan untuk menghentikan sementara program Empat Mata , mengingat adegan tersebut melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS). Dengan keputusan tersebut, Trans7 menerima menghentikan program tesebut, tetapi ternyata Trans7 mengeluarkan program Bukan Empat Mata yang  Isi, setting, dan hal-hal lainnya tidak berbeda dengan Empat Mata yang telah ditutup itu. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan KPI memantau dan mengawasi program atau isi dari program ?.

Mengembalikan Kekuasaan KPI

Mengembalikan kekuasaan KPI sebagai solusi memaksimalkan pengawasan dan evaluasi penyiaran.Keputusan Mahkamah Konstitusi ( MK) yang  menolak 20 pasal dan menerima 2 pasal yang diminta uji oleh enam lembaga (ATVSI, PRSSNI, IJTI, PPPI, Persusi, dan Komteve) telah melemahkan KPI. Salah satu pasal yang diterima yakni Pasal 62 tentang  kewenangan KPI dalam hal peraturan pemerintah di bidang penyiaran yang dikembalikan kepada pemerintah (presiden). Kondisi tersebut  diperlemah dengan penolakan Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review.

KPI lebih kuat sebelum dibandingkan sesudah keputusan MK.  KPI lebih aktif mengawasi kandungan siaran, memberikan peringatan, dan teguran kepada Pelaku Penyiran. Selain itu, KPI memiliki kewenangan perizinan lembaga penyiran. Sehingga KPI saat itu benar-benar berperan sebagai regulator. Dengan kewenangan yang kuat. Pelaku penyiaran selalu mentaati teguran dan masukan KPI. Sebagai contoh Beberapa program acara TV berhenti tayang dengan surat teguran KPI seperti Komedi Nakal dan acara gulat Smackdown.

Dengan melihat uraian di atas, maka Urgency dan Efektifitas KPI dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat kontrol dan pengawas penyiaran sangat ditentukan oleh kewenangan yang dimilki KPI. Dengan demikian mengembalikan kewenangan Pasal 62 ke KPI menjadi keharusan untuk memaksimalkan KPI dimasa depan.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 01 Tahun 2007 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia

Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 51 A/KEP/M.KOMINFO/8/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Web site :

http://www.kpi.go.id

http://www.depkominfo.go.id

http://web.bisnis.com

www.forum.transtv.co.id

http://komunikalan.blogspot.com

http://www.kompas.com

http://pr.qiandra.net.id

http://errorcluck.blogspot.com

http://www.suaramerdeka.com

http://www.wikimu.com


[1] Peneliti pada Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara

[2] Senin, 28 April 2008, 963 Radio dan Televisi Tidak Memiliki ISR http://www.kpi.go.id/index.php?etats=detail&nid=356 diunduh tanggal 19 Januari 2009

[3] Pemerintah akan hentikan sementara izin siaran, http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/jasa-transportasi/1id65722.html diunduh tanggal 19 Januari 2009

[4] Senin, 28 April 2008, 963 Radio dan Televisi Tidak Memiliki ISR http://www.kpi.go.id/index.php?etats=detail&nid=356 diunduh tanggal 19 Januari 2009

[5] Dwyer pada www.forum.transtv.co.id dalam http://errorcluck.blogspot.com/2008/06/pengaruh-tayangan-televisi-terhadap.html diunduh tanggal 19 Januari 2009

[6] http://www.KPI.go.id

[7] Data diunduh dari sitemap www.kpi.go.id tanggal 19 januari 2009

[8] Menimbang Kembali KPI  http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/15/opini/739021.htm

[9] Hasil kajian Evaluasi Kelembagaan Lembaga Non Struktural, Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara tahun 2006

[10] ibid

[11] ibid

[12] ibid

[13] ibid

[14] ibid

[15] Regulasi komisi penyiaran indonesia ditengah kapitalisme bisnis media di Indonesia Http://Komunikalan.Blogspot.Com/ diunduh tanggal 19 januari 2009

[16] ibid

[17] Pemerintah akan hentikan sementara izin siaran http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/jasa-transportasi/1id65722.html

[18] Menimbang Kembali KPI  http://www.kompas.com/kompas-cetak/0312/15/opini/739021.htm

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 31, 2010 in Uncategorized

 

Tag: , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: