RSS

MENGOPTINALKAN PERAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL DENGAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN BASARNAS YANG EFEKTIF DAN EFISIEN : Suripto[1]

31 Mar

The existence of Search and rescue organization in a nation was an instruction of international convention that was held by IMO and ICAO, as well as the constitution and other laws instruction. To realize the instruction, BASARNAS has being designed as the organization where Search and Rescue would be organized and executed. BASARNAS organization design and structure are pivot factors that determine the organization capability to facilitate the function of search and rescue effectively and efficiently, and this is one big concern in public administration. Therefore this paper analyzes the design and structure of BASARNAS organization in order be capable to execute the function of search and rescue in Indonesia.

Key words: Organization, Structure, Search and Rescue Function

  1. A. Pendahuluan

Indonesia juga merupakan negara belum memiliki sistem transportsi udara dan laut yang baik. Hal ini ditunjukan dengan banyaknya kecelakaan udara dan laut. Kecelakaan transportasi udara menempati peringkat kedua dengan tingkat kecelakaan yang cenderung bertambah. Sedangkan untuk kecelakaan di jalur laut, cenderung mengalami penurunan, dari 146 kecelakaan di tahun 2006, menjadi 79 kecelakaan di tahun 2007[2]. Dengan kejadian kecelakaan yang paling tragis adalah hilangnya pesawat ADAM AIR tanggal 1 Januari 2007. Selanjuntya, berdasarkan rekap KNKT, Jumlah kecelakaan tahun 2008 sebanyak 44[3]. Walaupun, Indonesia telah menjadi anggota International Maritime Organizaton (IMO) selama 49 tahun dan International Civil Aviation Organization (ICAO) selama 58 tahun[4].

IMO dan ICAO merupakan regulator internasional yang mengatur masalah keselamatan Pelayaran dan Penerbangan.  Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1955 tentang Penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia search and rescue agency (SAR)  yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan operasi SAR terhadap musibah pelayaran dan penerbangan. Saat ini, pemerintah sangat memberikan perhatian yang sangat besar terhadap penangan SAR ini. Hal ini ditunjukan dengan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2006 sebagai pengganti PP No. 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan. Dengan PP No. 36 tahun 2006 kegiatan SAR memiliki  peranan yang strategis dalam setiap terjadinya musibah pelayaran dan/atau penerbangan, bencana atau musibah lainnya, yang harus dilaksanakan secara cepat, tepat dan terkoordinasi.

PP No. 36 tahun 2006 memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih luas dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) tidak hanya untuk musibah pelayaran dan/atau penerbangan, tetapi juga bencana atau musibah lainnya. Hal ini terkait dengan banyak daerah di Indonesia yang menjadi titik rawan bencana, terutama bencana gempa bumi, tsunami, banjir, dan letusan gunung berapi.  Hal ini terkait dengan   gunung berapi yang dberada di Indonesia dengan jumlah kurang lebih 240 buah, di mana hampir 70 di antaranya masih aktif. Selain itu, terdapat 28 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan gempa dan tsunami. Di antaranya NAD, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jateng dan DIY bagian Selatan, Jatim bagian Selatan, Bali, NTB dan NTT. Kemudian Sulut, Sulteng, Sulsel, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen dan Fak-Fak di Papua serta Balikpapan Kaltim. Sebagai contoh Bencana gempa dan tsunami pada akhir 2004 di Aceh dan sebagian Sumatera Utara dengan korban 150.000 orang meninggal dunia. Dan akhir Mei 2006 ini, Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah mengalami gempa bumi dengan korban meningggal mencapai 5.000 orang lebih. [5]

Untuk menyelenggarakan urusan tersebut, Pemerintah tanggal 15 Novemver 2007 mengeluarkan Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional. Dengan Perpres tersebut, BASARNAS yang awalnya berada di bawah Departemen Perhubungan ditingkatkan  status kelembagaan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen.  Namun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, BASARNAS masih dikoordinasikan oleh Departemen Perhubungan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka sangat dibutuhkan struktur organisasi BASARNAS yang dapat melaksanakan tugas dengan cepat dan tepat serta dapat dihandalkan. Dengan demikian, BASARNAS perlu memiliki Struktur Organisasi dan Tata Kerja BASARNAS semestinya ramping dan kaya fungsi (Efektif dan Efisien). Berdasarkan Perpres 99 Tahun 2007, Bagaimana Struktur Organisasi dan Tata Kerja BASARNAS yang efektif dan Efisien ?. Dalam kajian ini menggunakan metode study kepustakaan yakni dengan mengunakan rujukan peraturan perundangan, buku, web site.

  1. B. Tinjauan Teori Organisasi

Dalam membentuk suatu organiasi banyak hal yang melatar belakangi atau menjadi  alasan pembentukan organisasi tersebut. Salah satu alasan  Material (Material Reason) memperbesar kemampuan (spesialisasi, pertukaran), menghemat waktu, dan mengakumulasi kemampuan[6]. Organisasi  merupakan entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri.(Gibson,et.al.,1985:7)[7]. Dimana dengan organisasi akan menimbulkan efek sinergisitas[8] yang akan menghasilkan suatu out pput lebih besar bila dibandingkan dengan bila dilaksanakan masing-masing individu.

Namun demikian, Organisasi yang efektif adalah  orgnaisasi yang mampu mengkombinasikan  sumber daya manusia dan sumber daya material sebagai upaya mereka secara kolektif untuk meningkatkan produktivitas. Hal ini dikarenakan sebuah organisasi merupakan sebuah system yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem yang mana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi untuk mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan[9]. Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien maka perlu dilakukan pengorganiasian. Dengan pengorganisasian secara efektif akan menghasilkan manfaat/keuntungan, sebagai berikut[10] :

  • Kejelasan tentang ekspektasi-ekspektasi kinerja individual dan tugas-tugas yang terspesialisasi.
  • Pembagian kerja, yang menghidari timbulnya duplikasi, konflik, dan penyalahgunaan sumber-sumber daya, baik SDM maupun SDA.
  • Terbentuknya suatu arus aktivitas kerja yang logical, yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh individu-individu atau sebagai kelompok-kelompok.
  • Saluran-saluran komuniksai yang mapan, yang membantu pengambilan keputusan dan pengawasan.
  • Mekanisme-mekanisme yang mengkoordinasikan yang memungkinkan tercapainya harmoni antara para anggota organisasi, yang melibatkan dalam aneka macam kegiatan.
  • Upaya-upaya yang difokuskan yang berkaitan dengan sasaran-sasaran secara logical dan efisien.
  • Struktur-struktur otoritas tepat, yang memungkinkan kelancaran perencanaan dan pengawasan pada seluruh organsiasi yang bersangkutan.

Selanjutnya ada lima macam langkah pokok proses pengorganisasian (centro, 1994 : 215)[11] sebagai berikut :

  • Melaksanakan refleksi rencana dan sasaran
  • Menetapkan tugas pokok
  • Membagi tugas pokok menjadi tugas bagian
  • Mengalokasikan sumber daya  dan pentunjuk untuk tugas bagian tersebut.
  • Mengevaluasi hasil dan strategi pengorgansiasian yang diimplementasikan.

Stuktur Organisasi

Struktur organisasi   menurut Mintzberg terbagi menjadi 5 fungsi organisasi yang pada umumnya terdapat pada sebuah organisasi. Fungsi – fungsi organisasi ini digunakan dalam memetakan unit-unit yang ada dalam organisasi :

  • The operating core : yaitu fungsi pelaksana tugas pokok organisasi yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat/ pihak yang dilayani.
  • The strategic apex : yaitu fungsi yang dimiliki top manajemen sebagai penanggungjawab keberhasilan organisasi dalam mencapai tugas pokoknya.
  • The middle line : yaitu fungsi yang berperan menterjemahkan kebijakan-kebijakan top manajemen untuk selanjutnya disampaikan kepada unit operating core untuk ditindaklanjuti.
  • The technostructure : yaitu fungsi merumuskan kebijakan-kebijakan pimpinan dengan mengkaji dan menyarankan berbagai pedoman-pedoman / standardisasi-standardisasi tertentu .
  • The supporting staf : yaitu fungsi pemberian dukungan untuk tugas organisasi secara keseluruhan.
  1. C. Analisa dan Pembahasan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas BASARNAS merupakan institusi yang memiliki tanggung jawab melaksanakan operasi SAR terhadap musibah penerbangan, pelayaran dan bencana alam. BASARNAS adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden[12] yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (search and rescue) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[13]. Untuk melaksanakan tugasnya, BASARNAS menyelenggarkaan fungsi[14]

a      perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang SAR;

b      perumusan kebijakan teknis di bidang SAR;

c       koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang SAR;

d      pembinaan, pengerahan, dan pengendalian potensi SAR;

e      pelaksanaan siaga SAR;

f       pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR;

g      pengkoordinasian potensi SAR dalam pelaksanaan operasi SAR;

h      pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang SAR; penelitian dan pengembangan di bidang SAR;

i        pengelolaan data dan informasi dan komunikasi di bidang SAR;

j        pelaksanaan hubungan dan kerjasama di bidang SAR;

k      pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BASARNAS;

l        penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum;

m    pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BASARNAS;

n      penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang SAR.

Selanjutnya, Susunan Organisasi BASARNAS terdiri dari[15] :

  1. Kepala;
  2. Sekretariat Utama;
  3. Deputi Bidang Operasi SAR;
  4. Deputi Bidang Potensi SAR;
  5. Inspektorat;
  6. Pusat;
  7. Unit Pelaksana Teknis.

Analisa Mintzberg

Fungsi The strategic apex merupakan penanggungjawab atas keberhasilan organisasi  dalam mencapai tugas pokoknya. Kepala BASARNAS mempunyai tugas memimpin BASARNAS dalam menjalankan tugas dan fungsi BASARNAS[16]. Dengan demikian Kepala BASARNAS merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab atas keberhasilan dan kesuksesan BASARNAR dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Fungsi Supporting staf, merupakan fungsi yang memberian dukungan secara keseluruhan kepada organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam fungsi ini  dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat Utama dan Inspektorat. Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BASARNAS[17]. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi[18]:

  1. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi di lingkungan BASARNAS;
  2. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BASARNAS;
  3. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BASARNAS;
  4. pembinaan dan pelaksanan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BASARNAS;
  5. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BASARNAS.

Sedangkan, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BASARNAS[19]. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi[20] :

  1. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BASARNAS;
  2. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala BASARNAS;
  3. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat;
  4. penyusunan laporan hasil pengawasan.

The middle line memiliki fungsi yang berperan menterjemahkan kebijakan-kebijakan top manajemen untuk selanjutnya disampaikan kepada unit operating core untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini dilaksanakan oleh dua kedeputian yakni Deputi Bidang Operasi SAR dan Deputi Bidang Potensi SAR.

The operating core merupakan fungsi pelaksana tugas pokok organisasi yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat / pihak yang dilayani. Dalam hal ini dilaksanakan oleh direktorat yang berada dibawah dua kedeputian yakni Deputi Bidang Operasi SAR dan Deputi Bidang Potensi SAR serta UPT Pos. Deputi Bidang Operasi SAR mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan siaga SAR, tindak awal dan operasi SAR[21]. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Operasi SAR menyelenggarakan fungsi[22] :

  1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pemberian bimbingan di bidang operasi SAR;
  2. pelaksanaan siaga SAR;
  3. pelaksanaan dan pengendalian tindak awal dan operasi SAR;
  4. perencanaan pengembangan dan pembangunan kemampuan operasi SAR;
  5. penyusunan petunjuk latihan operasi SAR;
  6. pembinaan, perencanaan dan pelaksanaan latihan operasi SAR;
  7. pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang operasi SAR;
  8. pemeliharaan dan penyusunan petunjuk operasi alat komunikasi;
  9. evaluasi pelaksanaan operasi SAR dan latihan operasi SAR.

Sedangkan Deputi Bidang Potensi SAR mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang potensi SAR[23]. Selanjuntya untuk melaksanakan tugas tesebut, Deputi Bidang Potensi SAR menyelenggarakan fungsi[24] :

  1. pembinaan di bidang potensi SAR yang meliputi pengaturan,pengawasan, dan pengendalian;
  2. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang SAR;
  3. penyusunan standardisasi potensi SAR;
  4. pembinaan, pemeliharaan, inventarisasi, penyiapan dan standardisasi sarana dan prasarana SAR;
  5. koordinasi pembinaan dan kesiapan potensi SAR.

Selanjuntya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis BASARNAS secara cepat, tepat dan handal, dibentuk Pos SAR, yang merupakan satuan kerja non struktural[25]. Pos SAR mempunyai tugas membantu Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas SAR di wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya, yang meliputi pelaksanaan siaga SAR, pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR serta koordinasi dan pengerahan potensi SAR dalam operasi SAR[26].

The technostructure merupakan fungsi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pimpinan dengan mengkaji dan menyarankan berbagai pedoman-pedoman / standardisasi-standardisasi tertentu. Berdasarkan PP 99 tahun 2007, di lingkungan BASARNAS dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Pusat sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi BASARNAS[27].  Dengan memperhatikan hal tersebut, maka BASARNAS dapat membetuk Pusat Kajian SAR.

Jumlah Maksimal Struktur Organisasi BASARNAS

Berdasarkan PP No. 99 tahun 2007  jumlah maksimaal jabatan structural dalam setiap unitnya sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Maksimal Struktur Organisasi sesuai PP 99 Tahun 2007

No. Unit Eselon I Jumlah Maksimal Unit Eselon II Jumlah Maksimal Unit Eselon III Jumlah Maksimal Unit Eselon IV Kelompok Fungsional
1 Sekretariat Utama 4 Biro 4 Bagian 3 Subbagian Kelompok Fungsional
2 Deputi Bidang Operasi SAR 4 Direktorat 4 Subdirektorat 3 Seksi Kelompok Fungsional
3 Deputi Bidang Potensi SAR 4 Direktorat 4 Subdirektorat 3 Seksi Kelompok Fungsional
4 Inspektorat 1 subag Kelompok Fungsional
5 Pusat 3 Bidang 1 Subbagian

2 Subbidang

Sumber : diolah dari PP No. 99 Tahun 2007

Pembahasan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat Utama

Sekretariat Utama  BASARNAS memiliki tugas seperti dalam pasal 9 PP No. 99 tahun 2007.  Tugas tersebut yakni mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi sumber daya. Sebagai koordinator, sekretariat meliputi kegiatan perencanaan dan kebijaksanaan teknis, pernyusunan peraturan perundang-undangan dan penyusunan laporan. Pembinaan dan pengendalian serta administrasi sumber daya meliputi kegiatan pelayanan administrasi, ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, protokol dan kerjasama.

Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, maka perlu dilakukan pembagian tugas pokok menjadi tugas bagian yang lebih kecil. Pembagian tersebut dilakukan untuk menghidari timbulnya duplikasi, konflik, dan penyalahgunaan sumber-sumber daya, baik SDM maupun SDA. Susunan Organisasi Sekretariat Utama seperti dalam Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2

Struktur Organisasi Sekretariat Utama

NO ESELON II TUGAS ESELON III ESELON IV KETERANGAN
1 Biro Perencanaan dan Kerjasama Menyusun rencana jangka panjang, menengah, program dan anggaran, penelaahan, pemantauan dan evaluasi pelaksnaaanya serta mengkoordinasikan kerjasama luar negeri maupun dalam negeri. Bagian Perencanaan dan pelaporan Subag. Perencanaan dan program Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program jangka panjang, menengah dan pendek badan SAR dan koordinasi rencana anggaran
Subag. Pelaporan Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan badan SAR dan koordinasi laporan triwulan, semester dan tahunan.
Bagian Analisa, Evaluasi dan Pemantauan Subag. Analisa dan Evaluasi Menyiapkan bahan penyusunan analisis dan evaluasi rencana dan program Basarnas.
Subag. Pemantauan Menyiapkan bahan pemantauan rencana dan program
Bagian Kerja Sama Subag. Kerja sama Luar Negeri Menyiapkan bahan dan koordinasi kerjasama dan bantuan luar negeri
Subag. Kerja sama Dalam Negeri Menyiapkan bahan dan koordinasi kerjasama dan bantuan dalam negeri
2 Biro Hukum, Organisasi  dan Kepegawaian Melaksanakan pembinaan, koordinasi, penyusunan peraturan perundangan, penyuluhan hukum, pemberian bantuan hukum, penataaan organisasi dan ketatalaksanaan serta pembinaan pegawai. Bagian Hukum Subag. Peraturan Perundang-Undangan Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan teraturan perundangan
Subag. Bantuan Hukum Memberikan penyuluhan, pertimbangan dan bantuan hukum
Bagian Organisasi dan Tata Laksana Subag. Organisasi Menyiapkan bahan penataan dan evaluasi organisasi
Subag. Tata Laksana Menyiapkan bahan penataan dan evaluasi ketatalaksanaan dan anjab.
Bagian Kepegawaian Subag. Administrasi Kepegawaian Menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan dan administrasi kepegawaian
Subag. Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai Menyiapkan bahan mutasi, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
3 Biro Umum Melaksanakan penyiapan pembinaan dan urusan ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, administrasi perlengkapan dan pengelolaan barang miliki negara dan hubungan masyarakat dan pengelolaan data dan informasi. Bagian Keuangan Subag. Perbendaharaan dan Verifikasi Menyiapkan bahan pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan serta pemantauan administrasi keuangan
Subag. Administrasi Keuangan Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan
Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Subag. Rumah Tangga Melaksanakan urusan kerumah taanggaan, pemeliharaan sarana dan prasarana  dan keamanan kantor
Subag. Perlengkapan Pengadaan barang dan inventarisasi
Bagian Humas dan Datin Subag. Humas Melaksanakan pulbikasi
Subag. Datin Mengelola data dan informasi
Bagian   Protokol dan Arsip Subag. Protokol pimpinan Melaksanakan urusan TU Sekut, Deputi dan Karo.
Subag. Persuratan dan Arsip Melaksanakan pencatatan surat menyurat dan pengaarsipan.

Bila dibandingkan dengan jumlah struktur organisasi yang diperbolehkan oleh PP No. 99 tahun 2007, maka struktur tersebut masih belum maksimal. Dalam PP tersebut pembentukan Eselon II yakni unit biro diperbolehkan maksimal sampai 4 biro, namun hanya dibentuk 3 biro, Eselon III yakni unit bagian diperbolehkan maksimal sampai 4 bagian setiap biro hanya membentuk 3 bagian pada dua biro dan 4 bagian pada satu biro. Selanjuntya Eselon IV yakni sub bagaian yang maksimal di perbolehkan maksimal sampai 3 subag pada setiap bagian hanya membetuk 2 su bagian. Bila di bandingkan unit maksimal dan unit yang dibentuk dalam Sekretariat Utama maka akan terdapat efisiensi sebesar pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 3

Perbandingan Eselon maksimal pada PP No. 99 Tahun 2007

dengan Eselon yang dibentuk pada Sekretariat Utama

Eselon II / Biro Eselon III / Bagian Eselon IV / Subag.
PP No. 99 Th. 2007 Usulan dibentuk PP No. 99 Th. 2007 Usulan dibentuk PP No. 99 Th. 2007 Usulan dibentuk
4 3 4 x 4 = 16 3 x 3 + 1 = 10 16 x 3 = 48 9 x 2 + 2 = 20
Selisih – 1 – 6 – 28

Dari tabel 3 tersebut di atas dapat dilihat bahwa, struktur organisasi sekreatriat utama tidak menggunakan pola maksimal yang diperbolehkan, bahkan lebih kearah sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini. Struktur organisasi sekretariat utama lebih efisien  bila dilihat dar Eselon II selisih 1 biro, Eselon III selisih 6 bagian dan Eselon IV selisih 28 subag.  Hal ini diarahkan pada struktur organisasi miskin struktur kaya fungsi yang akan membentuk arus aktivitas kejra yang logical yang dapat dilaksanakan dengan baik.  Selain itu, pembentukan tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan oranisasi yang baru terbentuk.

Struktur Organisasi Deputi Bidang Potensi SAR

Deputi Bidang Potensi  SAR memiliki tugas seperti dalam Pasal 17 PP No. 99 tahun 2007.  Tugas tersebut yakni merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang potensi SAR yang meliputi pembinaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan SDM (Masyarakat), penyusunan standarisasi potensi SAR serta penyiapan pemeliharaan dan invetasisasi sarana dan prasrana SAR, membuat standarisasi SAR, dan koordinasi kesiapan potensi SAR.

Selanjuntya, Susunan Organisasi Deputi Bidang Potensi SAR seperti dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4

Struktur Organisasi Deputi Bidang Potensi SAR

NO ESELON II TUGAS ESELON III ESELON IV KETERANGAN
1 Direktorat  Sarana dan Prasarana Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan bintek serta evaluasi dan pelaporan dalam bidang sarana dan prasarana Subdit. Penyediaan Seksi perencanaan Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana
Seksi standarisasi dan inventarisasi menyiapkan bahan standarisasi, penyusunan spesifikasi teknis dan inventarisasi  Sapras.
Subdit. Pemeliharaan Seksi pemeliharaan Sapras Udara dan Laut Menyiapkan bahan rencana dan evalausi pemeliharaan Sapras Udara dan Laut
Seksi pemeliharaan sapras Darat dan Palsar. Menyiapkan bahan rencana dan evalausi pemeliharaan Darat dan Palsar.
Subdit. Logistik Seksi penyiapan awak Menyiapkan bahan kebutuhan awak seta pembinaan awak sapras darat, udara, laut dan palsar.
Seksi perbekalan Menyiapkan bahan perbekalan awak dan inventarisasi sapras.
2 Direktorat Sosialisasi  dan Pelatihan Masyarakat SAR Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan bintek serta evaluasi dan pelaporan dalam bidang sosialisasi dan pelatihan masyarakat SAR Subdit. Perencanaan  sosialisasi dan Pelatihan Seksi perencaan sosialisasi Menyiapkan bahan, rencana, anggaran sosialisasi SAR.
Seksi perencanaan pelatihan Menyiapkan bahan, rencana dan anggaran pelatihan seta menyiapkan materi pelatihan SAR.
Subdit. Sosialisasi SAR Seksi pemasyarakatan Menyiapkan bahan dan pelaksanaan serta pembinaan masyarakat potensi SAR.
Seksi penatauan dan evalausi Menyiapkan bahan pemantauan dan evalausi pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dan pelatihan Potensi SAR.
Subdit. Pelatihan SAR dan Setifikasi Seksi Pelatihan Menyiapkan bahan, program, materi, anggaran pelatihan potensi SAR.
Seksi database Setifikasi Menyiapkan bahan database dan setifikasi tenanga dan instansi yang memiliki kompetensi SAR

Bila dibandingkan dengan jumlah struktur organisasi yang diperbolehkan oleh PP No. 99 tahun 2007, maka struktur tersebut masih belum maksimal. Dalam PP tersebut pembentukan unit direktorat yang diperbolehkan maksimal 4 direktorat, namun hanya dibentuk 3 direktorat. Unit subdit. yang diperbolehkan sampai 4 subdit. setiap direktorat hanya membentuk 3 subdit.  Selanjuntya seksi yang maksimal di perbolehkan sampai 3 seksi pada setiap subdit.  hanya membetuk 2 seksi. Bila di bandingkan unit maksimal dan unit yang dibentuk dalam Deputi Bidang Potensi SAR maka akan terdapat efisiensi sebesar pada tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5

Perbandingan Eselon maksimal pada PP No. 99 Tahun 2007

dengan Eselon yang dibentuk pada Deputi Potensi SAR

Eselon II / Biro Eselon III / Bagian Eselon IV / Subag.
Perpres  No. 99 Th. 2007 Usulan dibentuk Perpres  No. 99 Th. 2007 Usulan dibentuk Perpres  No. 99 Th. 2007 Usulan dibentuk
4 2 4 x 4 = 16 2 x 3 = 6 16  x 3 = 48 6 x 2 = 12
Selisih – 2 – 10 – 36

Dari tabel 5 tersebut di atas dapat dilihat bahwa, struktur organisasi Deputi Potensi SAR tidak menggunakan pola maksimal yang diperbolehkan Perpres 99 tahun 2007, bahkan lebih kearah orgnaisasi minimal. Dalam hal ini. Struktur organisasi Deputi Potensi SAR lebih efisien  bila dilihat dar Eselon II selisih 2 Direktorat, Eselon III selisih 10 subdit dan Eselon IV selisih 36 Seksi.  Hal ini diarahkan pada struktur organisasi miskin struktur kaya fungsi yang akan membentuk arus aktivitas kejra yang logical yang dapat dilaksanakan dengan baik.  Selain itu, pembentukan tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan oranisasi yang baru terbentuk.

Struktur Organisasi Deputi Bidang Operasi SAR

Deputi Bidang Operasi  SAR memiliki tugas seperti dalam Pasal 13 PP No. 99 tahun 2007.  Tugas tersebut yakni merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang operasi SAR yang meliputi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tindak awal, pelaksanaan, koordinasi dan pengerahan potensi SAR, Pengendalian Pelaksanaan, hubungan dan kerjasama serta evaluasi operasi SAR. Selanjuntya, Susunan Organisasi Deputi Bidang Potensi SAR seperti dalam Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6

Struktur Organisasi Deputi Bidang Operasi SAR

NO ESELON II TUGAS ESELON III ESELON IV KETERANGAN
1 Direktorat Pengendalian Operasi dan Pengerahan Potensi Menyiapkan bahan pelaksanaan tindak awal, penyiaapan sarana dan prasarana, perencaan operasi dan pengendalian dan pengerahan tenaga serta evaluasi operasi SAR. Subdit pengendalian operasi dan Pengerahan potensi Seksi pengendalian operasi Menyiapkan bahan koordinasi tiindak awal SAR dan menyiapkan sarana dan prasarana Operasi
Seksi Pengerahan Potensi Menyiapkan potensi dan penerahann bantuan SAR
Subdit. Pemantuan dan Evaluasi Seksi pemantauan Menyiapkan bahan pemantuan operasi SAR
Seksi Evalausi Menyiapkan bahan evaluasi operasi SAR
Subdit. Standarisasi dan Laporan Seksi Standarisasi Menyiapkan bahan penyusunan standar operasi
Seksi Laporan Oprasi Menyiapkan bahan penyusunan laporan operasi SAR
2 Direktorat komunikasi Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan, pemeliharaan dan pengoprasian alat komunikasi untuk mendukung kegiatan oprasi SAR. Subdit. Operasi Komunikasi Seksi Operasi Peralatan Deteksi Dini Menyusun juknis pengoprasikan peralatan deteksi dini, menyiapkan dan mengoprasikan  alat deteksi dan pelaporan.
Seksi Operasi Peralatan Komunikasi Menyusun juknis komunikasi, menyiapkan dan mengoprasikan alat komunikasi dan polaporan
Subdit. Pemeliharaan dan Inventarisasi Seksi. Pemeliharaan alat komunikasi Menyusun juknis pemelihataan alat komunikasi, menyiapkan dan pemeliharaan alat komunikasi dan polaporan
Seksi Inventarisasi Menyusun juknis inventatisasi, menyiapkan bahan dan inventarisasi dan pelaporan
Subdit. Standarisasi dan Pengembangan system Seksi. Standarisasi Menyusun juknis standarisasi, menyiapkan bahan standarisasi komunikasi
Seksi Pengembangan Sistem Menyiapkan bahan pengembangan system komunikasi SAR

Bila dibandingkan dengan jumlah struktur organisasi yang diperbolehkan oleh PP No. 99 tahun 2007, maka struktur tersebut masih belum maksimal. Dalam PP tersebut pembentukan unit direktorat yang diperbolehkan maksimal 4 direktorat, namun hanya dibentuk 3 direktorat. Unit subdit. yang diperbolehkan sampai 4 subdit. setiap direktorat hanya membentuk 3 subdit.  Selanjuntya seksi yang maksimal di perbolehkan sampai 3 seksi pada setiap subdit.  hanya membetuk 2 seksi. Bila di bandingkan unit maksimal dan unit yang dibentuk dalam Deputi Bidang Operasi SAR maka akan terdapat efisiensi sebesar pada tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7

Perbandingan Eselon maksimal pada PP No. 99 Tahun 2007

dengan Eselon yang dibentuk pada Deputi Operasi SAR

Eselon II / Biro Eselon III / Bagian Eselon IV / Subag.
PP No. 99 Th. 2007 Usulan dibentuk PP No. 99 Th. 2007 Usulan dibentuk PP No. 99 Th. 2007 Usulan dibentuk
4 2 4 x 4 = 16 2 x 3 = 6 16  x 3 = 48 6 x 2 = 12
Selisih – 2 – 10 – 36

Dari tabel 5 tersebut di atas dapat dilihat bahwa, struktur organisasi Deputi Potensi SAR tidak menggunakan pola maksimal yang diperbolehkan Perpres 99 tahun 2007, bahkan lebih kearah orgnaisasi minimal. Dalam hal ini. Struktur organisasi Deputi Potensi SAR lebih efisien  bila dilihat dar Eselon II selisih 2 Direktorat, Eselon III selisih 10 subdit dan Eselon IV selisih 36 Seksi.  Hal ini diarahkan pada struktur organisasi miskin struktur kaya fungsi yang akan membentuk arus aktivitas kejra yang logical yang dapat dilaksanakan dengan baik.  Selain itu, pembentukan tersebut juga disesuaikan dengan kebutuhan oranisasi yang baru terbentuk.

Struktur Organisasi Inspektorat

Inspektorat memiliki tugas seperti dalam Pasal 20 PP No. 99 tahun 2007.  Tugas tersebut yakni melaksanakan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BASARNAS yang meliputi perumusan kebijakan pengawasan fungsional, pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan tertentu, melaksanakan urusan administrasi inspektorat dan menyusun laporan hasil pengawasan. Selanjuntya, Susunan Organisasi Inspektorat seperti dalam Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8

Struktur Organisasi Inspektorat

NO ESELON II TUGAS FUNGSIONAL ESELON IV KETERANGAN
1 Inspektorat perumusan kebijakan pengawasan fungsional, pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan tertentu, melaksanakan urusan administrasi inspektorat dan menyusun laporan hasil pengawasan Auditor Subag. Tata Usaha Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan, program dan anggaran inspektorat, kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional

Maka jumlah jabatan struktural Inspektorat sesuai dengan PP No. 99 tahun 2007 seperti pada tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9

Eselon pada Inspektorat berdasarkan PP No. 99 Tahun 2007

Eselon II / Biro Eselon IV / Subag. Kelompok Jangfu.
PP No. 99 Th. 2007 Usulan dibentuk PP No. 99 Th. 2007 Usulan dibentuk
1 1 1 1 Auditor sesuai kebutuhan

Pembentukan ini sesuai dengan amanat PP No. 99 tahun 2007.

Struktur Organisasi Pusat Kajian SAR

Pusat Kajian SAR merupakan unsur penunjang tugas dan fungsi Basarnas.  Tugas Pusat Kajian SAR yakni melaksanakan kajian-kajian dan penelitian-penelitian sebagai bahan penyusunan kebijakan BASARNAS. Selanjuntya, Susunan Organisasi Pusat Kajian SAR seperti dalam Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10

Struktur Organisasi Pusat kajian SAR

NO ESELON II TUGAS FUNGSIONAL ESELON III KETERANGAN
1 Pusat Kajian SAR melaksanakan kajian-kajian dan penelitian-penelitian sebagai bahan penyusunan kebijakan BASARNAS Penliti Bagian Administrasi Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan, program dan anggaran pusat kajian, kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional

Unit Pelaksana Teknis

Berdasarkan PP No. 99 TAhun 2007, Untuk melaksanakan tugas SAR dan administratif BASARNAS di daerah, dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BASARNAS. Unit Pelaksana Teknis BASARNAS dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis[28]. Pelaksanaan tugas SAR oleh Unit Pelaksana Teknis sebagaimana Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis BASARNAS ditetapkan oleh Kepala BASARNAS setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara[29]. Namun demikian, saat ini UPT masih dirasarakan belum diperlukan.

Pos SAR

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis BASARNAS secara cepat, tepat dan handal, dibentuk Pos SAR, yang merupakan satuan kerja non struktural. Pos SAR dipimpin oleh seorang Koordinator. Pos SAR mempunyai tugas membantu Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas SAR di wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya, yang meliputi pelaksanaan siaga SAR, pelaksanaan tindak awal dan operasi SAR serta koordinasi dan pengerahan potensi SAR dalam operasi SAR. Dalam melaksanakan tugas, Pos SAR didukung dengan sarana dan prasarana SAR sesuai dengan standar yang ditetapkan serta mengerahkan potensi SAR di wilayah kerja Pos SAR yang bersangkutan. Pembentukan Pos SAR ditetapkan oleh Kepala BASARNAS setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Struktur Organisasi BASARNAS Lima Fungsi Besar Teori Mintzberg

Berdasarkan uraian tersebut, di atas maka  Struktur BASARNAS  seperti dalam tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 3

Struktur Organisasi BASARNAS Berdasarkan PP 99 tahun 2007

Berdasarkan Lima Fungsi Besar Teori Mintzberg

No. Fungsi Pelaksana Fungsi
1 The strategic apex Kepala BASARNAS
2 The middle line
  • Deputi Bidang Operasi SAR
  • Deputi Bidang Potensi SAR
3 The operating core
  • Direktorat pada Deputi Bidang Operasi SAR
  • Direktorat pada Deputi Deputi Bidang Poteni SAR
  • UPT dan Pos
4 The technostructure Pusat Kajian SAR
5 The supporting staf
  • Sekretariat Utama
  • Inspektorat

Tata kerja

Semua unsur di lingkungan BASARNAS dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BASARNAS sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah[30]. Selanjutnya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan system pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang[31]. Dalam hal tidak terjadi musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya, BASARNAS melaksanakan siaga SAR selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus[32]. Pelaksanaan siaga SAR tersebut  dilakukan dengan pemantauan secara langsung dan tidak langsung di wilayah kerjanya serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau pihak lain yang diperlukan[33]. Dalam hal terjadi musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya, BASARNAS atau melalui Unit Pelaksana Teknis BASARNAS dan/atau Pos SAR terdekat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal dan operasi SAR sesuai dengan prosedur yang ditetapkan[34]. Pelaksanaan operasi SAR tersebut dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi/organisasi potensi SAR, dan pihak lain terkait[35].

  1. D. Kesimpulan

Pelaksanaan SAR merupakan amanat internasional, pasal 4 ayat 1 UUD’45 dan UU 15 tahun 1992 dan UU no. 21 tahun 1992 serta PP No. 36 tahun 2006. Dengan Analisis dan pembahasan tersebut diatas, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja BASARNAS cukup  efektif dan Efisien, dengan susunan organisasi seperti pada tabel 2, tabel 4, tabel 6, tabel 8 dan tabel 10.  Sedangkan untuk melihat Efisiensi dari Struktur Organisasi dan Tata Kerja BASARNAS dapat dilihat pada tabel 3, tabel 5 dan tabel 7.

Bibiografi


[1] Peneliti Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN-RI

[2] http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,Jumlah-Kecelakaan-Kereta-Api-Masih-Tinggi-1130.html,  Laporan KNKT Jumlah Kecelakaan Kereta Api Masih Tinggi,  tanggal 15 Novenver 2008

[3] http://www.dephub.go.id/knkt/ntsc_maritime/Laut/Statistics/REKAP_DATA_KEC_LAUT_2008.pdf tanggal 15 Novenver 2008,

[4] http://www.sar-aceh.com/1/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=36 Sejarah SAR Nasional,

tanggal 15 Novenver 2008,

[6] Winardi, Teori Organisasi dan Pengorganisasian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003 : 3

[7] Winardi, Teori Organisasi dan Pengorganisasian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003 : 13

[8] Winardi, Teori Organisasi dan Pengorganisasian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003 : 6

[9] Winardi, Teori Organisasi dan Pengorganisasian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003 : 15

[10] Winardi, Teori Organisasi dan Pengorganisasian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003 : 21

[11] Winardi, Teori Organisasi dan Pengorganisasian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003 : 24

[12] Pasal 1 ayat 1 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[13] Pasal 2 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[14] Pasal 3 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[15] Pasal 5 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[16] Pasal 7 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[17] Pasal 9 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[18] Pasal 10 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[19] Pasal 21 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[20] Pasal 22 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[21] Pasal 13 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[22] Pasal 14  Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[23] Pasal 17 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[24] Pasal 18 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[25] Pasal 29ayat 1 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[26] Pasal 29ayat 3 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[27] Pasal 24 ayat 1 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[28] Pasal 26 ayat 1 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[29] Pasal 27 ayat 1 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[30] Pasal 31 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[31] Pasal 32 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[32] Pasal 36 ayat 1 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[33] Pasal 36 ayat 2 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[34] Pasal 37 ayat 1 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

[35] Pasal 37 ayat 2 Perpres No. 99 tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 31, 2010 in Uncategorized

 

Tag: , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: