RSS

BELANJA APARATUR DAPAT HEMAT HINGGA 41.48 % DENGAN STRATEGI “MBAYAR SIJI ULIH LORO”

08 Okt

Isitilah mbayar siji ulih loro mungkin asing bagi sebagian orang,karena memang  itu menggunakan bahasa jawa-kebumen dan sekitarnya. Tapi kalau istilah istilah “Buy One Get Two”, pasti sudah sering mendengar, mestipun bahasa inggrisnya “little-litle”  terurama untuk orang yang mania belanja dan pemburu paket hemat alias diskon. Hal yang terbanyang oleh mania belanja adalah dapat harga lebih murah atau dengan uang yang sama tapi mendapatkan barang lebih banyak.  Sehingga dengan belanja model tersebut akan mendapatkan menghemat pengeluaran dalam belanja. Tetapi, untuk sebagian orang lagi “mbayar siji ulih loro” hanya dianggap sebagai strategi maketing/penjualan saja. Karena memang barang yang dijual telah dinaikan harganya sebelumnya. Sehingga pembeli tidak mendapatkan keuntungan atau hemat seperti yang ditawarkan.

Ternyata, strategi ini juga dapat diterapkan dalam melakukan efisiensi belanja apartur pemerintah. dan hal ini tentu akan membawa penghematan yang cukup besar pada keuangan Negara. Sebelumnya, istilah ini mencul begitu saja tanpa undangan setelah merumuskan informasi jabatan di tempat kerja. Tapi apa hubungannya strategi tersebut dengan kebijakan dengan kebijakan efisiensi belaja aparatur pemerintah ? Sepintas memang tidak memiliki hubungan sama sekali.  Bahkan mungkin dapat dikatakan hal tersebut sangat “nyeleh”. Bagaimana teknisnya mengoperasionalkan “kebijakan mbayar siji ulih loro dalam efisiensi belanja uang negara ?

Untuk memberikan gambaran, kita melihat jenis jabatan yang ada pada umumnya dalam organisasi pemerintah. Secara garis besar di bagi menjadi tiga bagian besar yang meliputi : jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan non fungsional. Jabatan Struktural merupakan jabatan manajerial yang terbagi dalam lima jenjang meliputi eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V. Jabatan fungsional merupakan jabatan professional yang meliputi lebih dari 114 jenis jabatan antara lain peneliti, dosen, dokter, perawat, bidan, perencana, inspektur, penyuluh, pustakawan, arsiparis dan lainnya. Selanjuntya jabatan fungsional umumnya terbagi dalam empat tingkatan besar, tingkatan tersebut antara lain dengan sebutan asisten ahli/pertama, lektor/muda, lektor kepala/madya dan guru besar/utama dan lain-lainnya.

Kondisi saat ini banyak seseorang hanya menduduki satu jabatan, sebagai contoh jika seorang Kepala Pusat hanya berperan sebagai kepala pusat, seorang yang menjabat sebagai dosen hanya berperan sebagai dosen dan seterusnya. Tentunya dengan model tersebut, pemerintah akan lebih besar membayar tunjangan jabatan mereka. Jika kita melihat biaya aparatur dalam suatu organisasi pemerintah sebagaian ada yang mencapai 80% adalah untuk belanja aparatur. Tentunya ini sangat besar dan tidak seimbang dibandingkan dengan anggaran pembangunan/pelayanan public. Oleh karena itu dibutuhkan strategi kebijakan yang mampu mengurangi anggaran belanja pegawai tersebut dan dialihkan ke pembangunan/pelayanan public.

Strategi kebijakan yang ditawarkan adalah “mbayar siji ulih loro” artinya pemerintah cukup membanyar satu tunjangan jabatan tetapi mendapatkan dua hasil. Caranya adalah dengan menggabungkan antara jabatan structural dan jabatan fungsional. Sebagai contoh Setiap jabatan structural yang berapa di lingkungan pendidikan maka dijabat oleh jabatan fungsional dilingkungan tersebut, begitu juga dengan jabatan structural yang berada dilingkungan kajian/penelitian/pengembangan di jabat oleh fungsional di lingkungan tersebut.  Begitu juga seterusnya untuk organisasi yang memiliki jabatan jabatan fungsional lainnya.

Sebagai ilustrasi, Jika Sekolah Tinggi ABC  memiliki 1 Ketua, 3 asisten kepala, 3 Bagian, 12  Sub Bagian, 1 guru besar, 8 lektor kepala, 15 lektor dan 4 asisten ahli.  Selanjuntya bila besar menggunakan peraturan pada tahun 2007 maka sebagai berikut :

Struktural

Fungsional Dosen

Dosen Diperbantukan

Eselon IIA

3.250.000

Guru Besar

1.350.000

Guru Besar

3.325.000

Eselon IIB

2.025.000

Lektor Kepala

900.000

Lektor Kepala

1.550.000

Eselon III A

1.260.000

Letor

700.000

Letor

Eselon IV A

540.000

Asisten Ahli

375.000

Asisten Ahli

 

Bila menggunakan besaran tunjangan tersebut, maka jika setiap orang memiliki satu jabatan (structural atau fungsional), anggaran yang dibutuhkan untuk membayar tunjangan adalah sebesar Rp. 40.130.000,-  / bulan atau Rp. 481.620.000,- / tahun. Sedangkan apabila setiap dosen diperbantukan dalam jabatan structural (setiap jabatan structural dirangkap oleh jabatan fungsional), maka anggaran yang dibutuhkan hanya Rp. 23.485.000,-/bulan atau Rp. 281.820.000,-/tahun. Dengan demikian, bila menggunakan rankap jabatan maka akan diperoleh efisiensi / penghematan anggaran sebesar 41.48 %. Efisiensi ini baru satu satuan kerja, bagaimana jika dilakukan pada seluruh satuan kerja yang ada disluruh Indonesia. Pastinya akan memberikan penghematan yang sangat besar.

Strategi “mbayar siji ulih loro” tidak hanya memberikan kemanfaatan pada efisiensi anggaran, tetapi lebih dari itu. Pejabat fungsional merupakan jabatan professional, apabila pejabat ini menduduki jabatan manajerial maka akan menjadi kombinasi kemampuan optimal dan akan menghasilkan kinerja terbaik. Dimana, setiap jabatan fungsional yang menduduki jabatan struktual juga masih memiliki kewajiban melakukan tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatan professional-nya.

Semoga dengan strategi “mbayar siji ulih loro” dalam anggaran belanja aparatur akan memberikan hasil yang terbaik dengan biaya yang sehemat mungkin. Salam

 

Tag: , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: