RSS

INDONESIA MENUJU MASA KEGELALAPAN “KESEMPURNAAN – 1” (dibaca MINUS SATU)

10 Okt

Sebuah organisasi anti korupsi internasional Fund for Peace dalam rilisnya pada tahun 2012 menempatkan Indonesia peringkat 100 dari 182 negara dalam Indeks Perpespsi Korupsi. Ini tentunya menjadi kabar yang kurang menggembirakan untuk bangsa kita, dimana memiliki indeks jauh dibawah rata-rata. Namun demikian, kita masih memiliki harapan kala itu dengan beberapa lembaga yang sangat semangat pantang menyerah dan gagah berani memerantas korupsi mulai dari eksekutif, legislative, yudikatif, pengusaha, dan masih banyak lagi. Ditengah wabah virus yang menjangkiti dan menggrogoti seluruh sendi bernegara kita, ternyata masih ada lembaga yang cukup sehat dan immune dari virus korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikenal dengan KPK dan Mahkamah Kontitusi atau MK. Hal ini dibuktikan dari hasil polling januari 2012 oleh lembaga survey nasional menempatkan MK sebagai lembaga paling bersih dari korupsi… kala itu
Dengan kondisi yang masih sekarat oleh wabah virus korupsi, hari rabu malam sekitar jam 22.00 WIB atau 10 malam muncul serangan virus korupsi mematikan. Serangan itu bukan hanya tetap pada jantung pertahanan tetapi juga liver bangsa ini.. liver atau hati adalah yang selalu menentukan benar atau salah..oleh karena itu, lembaga ini sering disebut dengan “lembaga wakil tuhan”. Tertohok…terdiam dan sesak nafas dan hampir setengah tidak percaya dnegan berita yang berkembang… tapi itu adalah sebuah kenyataan. Bahkan menurut jubir KPK…serangan virus kasus ini sangat lengkap dan sempurna karena melibatkan segala unsur sendi bernegara..sebagaimana dalam pressrilis KPK bahwa “AM ditangkap bersama CHN (anggota DPR) dan CN (pengusaha) di kediaman AM di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Ketiganya diduga sedang melakukan transaksi. Di TKP, penyidik KPK menemukan uang senilai sekitar Rp 2-3 Miliar dalam bentuk dollar Singapura.. Penyidik KPK juga menangkap dua orang lain di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat, yaitu HB (Bupati) dan DH (swasta).”
Serangan Rabu Malam telah meruntuhkan pertahanan benteng terakhir. Prestasi yang telah dibangun untuk membangun trust runtuh seperti “bandung bondowoso” yang membangun dalam satu malam…kalau ini Widya Chandra Bondowoso…meruntuhkan dan merontokkan hanya dalam semalam dari perumahan Widya Chandra. Ini dibuktikan dengan hasil polling SLI pasca penangkapan ketua MK yang menempatkan MK pada pada posisi ke 4 sebagai lembaga terkorup di Indonesia dimana sebanyak 66,5 % responden tidak percaya lagi kepada MK. Bahkah sebagaian masyarakat memberikan pendapatnya …. Kalau “wakil tuhan “ saja dapat di suap bagaimana dengan yang lain ?
Pertanyaan besar penyebaran virus korupsi dan suap di MK yakni Apakah ini menjangkiti “single orang atau banyak orang” atau bahasanya lainnya apakah dilakukan secara “sendiri atau ramai-ramai”. Kalau bisa berharap tentunya, semoga hanya dlakukan oleh satu orang saja, sehingga lebih mudah untuk “membunuh virus korupsinya”. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak juga yang berpendapat bahwa virus korupsi dan suap menjangkiti banyak orang seperti di sampaikan Ketua DPR Marzuki Alie menduga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), “Akil Mochtar tak bermain sendiri dalam kasus korupsi. Menurut Marzuki, setidaknya semua keputusan MK harus diputuskan minimal tiga orang hakim”. Jika benar virus korupsi dan suap melibatkan hakim lainnya, maka dapat dikatakan ini sebagai “tindakan lembaga” ? … kenapa demikian,, tentunya ini akan menjadi diagnose untuk menyelesaikan Permasalahan virus korupsi dan suap di MK ini.
Perkembangan “Akil Gate” saat ini telah melebar menjadi permasalahan institusional. Ini terlihat dari respon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengundang para ketua lembaga tinggi negara antara lain Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua BPK Hadi Purnomo, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, dan Ketua KY Suparman Marzuki minus, Mahkamah Konstitusi yang tak diundang dalam pertemuan itu. PErtemuan pimpinan lembaga Negara menghasilkan lima langkah penyelamatan MK yakni (1) peradilan MK dijalan dengan sangat hati-hati, (2) penegakan hokum oleh KPK dlaksanakan lebih cepat dan konklusif (3) Presiden menyiapkan perpu yang mengatur antara lain persyaratan, aturan dan seleksi hakim MK, (4) Perpu mengatur juga tentang proses peradilan di MK (pengawasan hakim) seperti hakim lainnya, (5) konsolidasi MK dan audit internal.
Lima langkah penyelamatan MK yang digawangi oleh Presiden mendapatkan pro kontra dari berbagi elemen. MK sendiri dengan kelompok pimpinan lembaga Negara yang dibumbui oleh berbagai pakar dan pengamat tata hukum administrasi negara. Terutama pada aspek pengawasan eksternal terhadap hakim-hakim konstitusi. Menurut Komisi Yudisal menyakini bahwa lembaga yang memiliki kekuasaan sangat besar harus memiliki mekanisme pengawasan internal dan memiliki mekanisme pengawasan dari lembaga eksternal. “Pengawas eksternal mengawasi perilaku dan etikanya. Hal itu bertujuan agar pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan baik,” Dalam hal ini persepsi yang dibangun adalah Hakim MK harus dibawah pengawasan Komisi Yudisial seperti hakim-hakim biasa lainnya. Sedangkan dalam kasus ini, Jimly Asshiddiqie mengatakan Komisi Yudisial tidak punya wewenang untuk mengawasi hakim konstitusi. Ini sesuai dengan putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 itu dinyatakan Komisi Yudisial tak berwenang mengawasi hakim agung dan hakim konstitusi. Sedangkan pandangan Mahfud MD dalam pengawasan eksternal ini perlu dibentuknya majelis kehormatan secara permanen untuk melakukan pengawasan terhadap hakim MK. Sedangkan untuk Pengawasan KY dinilai hal tersebut tidak bisa dengan Perpu dan Undang-Undang. Karena, ketentuan tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK pada tahun 2006.
Selain pengawasan, Aspek Pemilihan Hakim Konstitusi juga menjadi hal yang sangat krusial. Terutama yang berasal dari partai politik. Hal ini tentunya tidak terlepas ranah dari masing-masih lembaga, dimana mahkamah konstitusi dianggap sebagai ranah professional yang harus dihindarkan dari berbagai kepentingan-kepentingan. Wacana yang berkembang. perlunya pengaturan pemilihan khususnya yang pernah terjun di dunia politik harus mengalami “detoksifikasi” dari partai politik selama 5 tahun. Sebagaimana juga dilakukan di Thailand, dimana setiap penegak hokum harus non aktif dari partai selama tiga tahun sebelumnya.
Presiden terkesan tidak percaya diri dengan lima langkah penyelematan MK. Ini terlihat dari pesan yang disampaikannya “Saya berharap apabila Perpu nantinya diberlakukan, tidak akan mudah di-judicial review, lalu dibatalkan atau digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri. Kalau itu terjadi, tidak akan pernah ada yang bisa kita lakukan untuk perbaikan,”… selain presiden, kita tentunya juga berharap Perpu ini tidak dilakukan di-judicial review. Bagaimana caranya..tentunya presiden dan seluruh elemen yang terkait harus mengakomodir kepentingan bersama berdasarkan konstitusi yang telah disepakati menjadi landasan bangsa ini.
Selamatkan Benteng Terakhir Kita……….

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 10, 2013 in Uncategorized

 

Tag: , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: