RSS

SOP membebaskan dokter Ayu

20 Jan

Sabtu tanggal 10 April 2010 sekitar jam 22.00 waktu Kota Manado menjadi awal cerita dr. Dewa Ayu Sariari Prawana dan rekannya yang bekerja di Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandouw Malalayang menghadapi tuduhan dan tuntutan malpraktik. Waktu itu, pasien rujukan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atas nama Julia Fransiska Makatey yang hamil tua ke rumah sakit untuk melakukan persalinan. Tuntutan mal praktik diajukan ke pengadilan negeri karena proses persaninannya berakhir dengan kematian pasien. Versi keluarga menyatakan bahwa dr Ayu CS telah melakukan tindakan malapraktik atau tak sesuai prosedur dengan membiarkan anak mereka yang dalam kondisi sekarat dan terlantar selama 12 jam. Singkat cerita dalam Pengadilan Negeri Kota Manado dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menyatakan dr. Ayu Cs dinyatakan tidak terbukti bersalah terhadap dugaan melakukan malpraktik. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung September 2012 menyatakan Dewa Ayu Sasiary, Hendy Siagian dan Hendry Simanjuntak, bersalah saat menangani pasien Julia Fransiska Maketey dan memvonis mereka dengan 10 bulan penjara.

Beberapa pertimbangan majelis hakim kasasi yang tercantum dalam putusannya meliputi :

  • Julia dinyatakan dalam keadaan darurat pada pukul 18.30 Wita, padahal seharusnya dinyatakan darurat sejak ia masuk rumah sakit pada pagi hari.
  • Sebagian tindakan medis Ayu dan rekan-rekannya tidak dimasukkan ke rekam medis.
  • Ayu tidak mengetahui pemasangan infus dan jenis obat infus yang diberikan kepada korban.
  • Meski Ayu menugasi Hendy memberi tahu rencana tindakan kepada pasien dan keluarganya, Hendy tidak melakukannya. Ia malah menyerahkan lembar persetujuan tindakan yang telah ditandatangani Julia kepada Ayu, tapi ternyata tanda tangan di dalamnya palsu.
  • Tidak ada koordinasi yang baik dalam tim Ayu saat melakukan tindakan medis.
  • Tidak ada persiapan jika korban mendadak mengalami keadaan darurat.
“tindakan operasi yang dilakukan para Terdakwa sudah sesuai prosedur”

Pada upaya Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, dr. Ayu Cs. tidaklah sia-sia karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. .90/PID.B/2011/PN.MDO dinyatakan BEBAS dan tidak bersalah. Beberapa yang menjadi pertimbangan majelis kasasi antara lain keterangan ahli sebagai berikut :

  • NURHADI SALEH, Sp.OG yang menyatakan bawa “kelalaian (in cassu) apabila dalam praktek menyalahi standar operasional prosedur”
  • JERRY G. TAMBUN,SH,LLM menyatakan bahwa” kelalaian lebih banyak diartikan kepada akibat tindakan yang tidak sesuai dengan standard operasional prosedur (SOP); tujuan SOP adalah sebagai pengukur tindakan profesi, untuk profesi kedokteran adalah kode etik kedokteran; kasus maalpraktek itu terjadi dalam praktek yang tidak sesuai dengan SOP.
  • JOHANIS F. MALLO,SH,Spt.DFM menyatakan bahwa kematian korban tidak ada hubungannya dengan tindakan operasi yang dilakukan oleh para Terdakwa.
  • dr.NAYOAN NAN WAROUW mengatakan bahwa tindakan operasi yang dilakukan para Terdakwa sudah sesuai prosedur dan ternyata anak dari korban selamat dan kematian korban (SISKA MAKATEY) diluar jangkauan.

Pemahaman SOP dalam kasus ini tentunya didasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.512/MenKes/PER/IV/2007 tentang izin praktek dalam melaksanakan praktek kedokteran berbunyi menyatakan bahwa Standard prosedur operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, dimana standard prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan consensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standard profesi.

Kasus dr. Ayu Cs. menjadi pembelajaran yang sangat baik khususnya dalam kepatuhan pegawai/pejabat/pelaksana menjalankan Standar Operasional Prosedur secara benar. Hal ini sangat penting untuk melindungi pelaksana dari tuduhan mal-adminsitrasi yang dapat berimplikasi terhadap pidana maupun perdata. Untuk itu, setiap SOP harus disahkan sebagai kebijakan organisasi, didokumentasikan dan diinternalisasikan kepada seluruh aktor/pelaksana dalam organsiasi tersebut serta sosialisasi kepada seluruh stakeholdernya,

Perbedaan persepsi antara pelaksana dan stakeholder sangat mungkin terjasi seperti contoh diatas, dimana Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dengan Mahkamah Agung memahami SOP secara berbeda sehingga melahirkan keputusan yang berbeda pula. Realitas ini tentunya dapat terjadi pada setiap SOP yang dibangun / disusun oleh setiap penyelenggara pelayanan publik, untuk itu perlu dibangun SOP yang sederhana dan jelas serta mudah dipahami.

sumber :

 

Tag: , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: